Pulau Lari-larian Ke PBB

Kementerian Dalam Negeri segera mendaftarkan Pulau Lari-Larian Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk diakui bahwa pulau kaya akan gas methana tersebut miliki Kalimantan Selatan.

Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri I Made Suwandi di Banjarmasin, Kamis mengatakan, rencana pendaftaran tersebut dilakukan setelah pihaknya mendapatkan keputusan penetapan dari Mahkamah Agung bahwa Pulau Lari-Larian masuk Kalimantan Selatan.

"Intinya kita mematuhi penetapan atau putusan MA, dan akan kita proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.

Setelah pihaknya menerima surat keputusan MA tambah Made, maka langkah selanjutnya akan diubah peraturan menteri dalam negeri hingga dilakukan pencabutan SK Kementerian Dalam Negeri.

Bila proses administrasi tersebut telah selesai, maka langkah selanjutnya adalah pada Agustus 2012 akan mendaftarkan Pulau Lari-Larian ke PBB sebagai salah satu Pulau di Indonesia yang ada di Kabupaten Kotabaru.

"Setiap tahun kita diminta untuk memperbaharui data wilayah atau Pulau di Indonesia, yang kini berjumlah tidak kurang dari 30 ribu pulau di Indonesia," katanya.

Dari jumlah pulau tersebut, kata Made, sebanyak 13.446 pulau telah diberi nama dan sekitar 17 ribu lainnya, masih tanpa nama.

Wakil Gubernur Kalsel Rudy Resnawan mengatakan, Pemprov Kalsel telah menerima petikan putusan MA tentang penetapan Pulau Lari-Larian milik Kalsel, dan petikan keputusan tersebut langsung ditembuskan ke Dirjen Pon dan Kementerian Dalam Negeri untuk segera diproses.

"Kita berharap Kementerian Dalam Negeri segera memproses keputusan tersebut sebagai dasar untuk mencabut surat keputusan Kementerian Dalam Negeri yang menetapkan Pulau Lari-Larian atau Lerek-Lerekan masuk Sulawesi Barat.

Bupati Kotabaru Irhami Ridjani mengatakan, saat ini pihaknya telah mengalokasikan dana pembinaan pulau terluar di Kotabaru tersebut dari dana APBD.

Di pulau tersebut, kata dia, akan segera dibangun bagan atau tempat untuk peristirahatan para nelayan yang melaut untuk mendapatkan ikan tangkapan.

"Sejak dulu kita sudah melakukan pembinaan di pulau tersebut, namun setelah adanya sengketa tersebut seluruh kegiatan kita hentikan menunggu penetapan pemerintah tentang kepemilikan pulau kaya sumber daya alam tersebut," katanya.