Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mewacanakan pemungutan uang jaminan kepada seluruh pendatang yang masuk wilayah Kalimantan Selatan untuk menetap sampai yang bersangkutan mendapatkan pekerjaan.
Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin di Banjarmasin, Rabu mengatakan, wacana penetapan uang jaminan bagi pendatang tersebut muncul seiring dengan banyaknya pendatang dari berbagai daerah yang masuk ke beberapa wilayah Kalimantan Selatan.
Uang jaminan tersebut, kata Gubernur, bisa diambil kembali setelah yang bersangkutan mendapatkan pekerjaan tetap dan dianggap bisa menjadi penduduk tetap daerah kaya sumber daya alam ini.
 Wacana yang dilontarkan Gubernur dalam rapat koordinasi kepala daerah se-Kalsel tersebut menanggapi keluhan beberapa kepala daerah di kabupaten dan kota di Kalsel tentang peningkatan jumlah penduduk miskin di daerahnya.
 Seperti di Kabupaten Balangan dan Tabalong, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin dalam beberapa tahun terakhir, setelah diselidiki ternyata jumlah kelahirannya cukup kecil.
"Setelah kami teliti ternyata banyak sekali pendatang yang masuk ke daerah kami, sehingga penambahan penduduk tersebut bukan karena jumlah kelahiran tetapi adanya perpindahan penduduk dari provinsi lain," kata Bupati Balangan Sefek Effendi.
Hal tersebut dibenarkan Gubernur yang menyatakan, penduduk miskin Kalsel awalnya hanya 5 persen lebih kini naik menjadi sekitar enam persen akibat perpindahan penduduk dari luar daerah. Kondisi tersebut terjadi, karena Kalsel merupakan daerah terbuka, sehingga siapapun bebas masuk Kalsel untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya.
"Tidak dapat kita pungkiri, Kalsel juga masih memerlukan angkatan kerja yang cukup besar, karena kini sedang dalam proses pembangunan terutama di sektor perkebunan," katanya.
Namun tambah dia, masuknya penduduk dari luar ke Kalsel tampaknya kini juga harus mulai diatur sehingga tidak terlalu membebani anggaran dan keuangan daerah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.
 Sebagaimana diketahui, kata Gubernur, Kalsel menjadi salah satu daerah tujuan yang cukup menjanjikan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, mengingat potensi daerah yang cukup besar dan kondusif. Kondisi tersebut, kata dia, juga berpotensi memunculkan berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, kejahatan dan lainnya bila tidak segera diantisipasi dengan baik.
"Wacana tersebut akan kembali kita bahas, apakah mungkin bisa dilaksanakan atau tidak, apa ada solusi lainnya untuk mencegah persoalan tersebut," katanya/B/DÂ
