Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Suwardi Sarlan menyayangkan kalau betul tempat pendaratan/pelelangan ikan (TPI) Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar tidak berfungsi.
"Kita berharap bagaimana cara agar TPI Aluh-Aluh (sekitar 40 kilometer tenggara Banjarmasin) itu bisa berfungsi," ujarnya menjawab Antara Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Rabu.
Karenanya, Ketua Komisi II DPRD Kalsel yang juga bermitra kerja dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) provinsi setempat akan mengecek permasalahan, mengapa atau penyebab TPI Aluh-Aluh yang menghadap Laut Jawa (Laut Indonesia) tersebut tidak berfungsi.
"Dari informasi yang kami terima sebelumnya, bangunan TPI Aluh-Aluh tersebut atas bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) Banjar," tutur politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Sementara jalan yang mengaksis ke TPI itu merupakan jalan provinsi setempat, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong tersebut.
Oleh sebab itu, agar TPI Aluh-Aluh tersebut berfungsi segera perlu pembicaraan yang lebih intens antara Pemkab Banjar dengan Pemprov Kalsel serta pemerintah pusat atau dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, sarannya.
Pasalnya, kalau TPI Aluh-Aluh yang pembiayaan pembangunan bermiliar-miliar rupiah dari pemerintah pusat itu dibiarkan saja tidak berfungsi, menjadi mubazir, ujar wakil rakyat bergelar sarjana agama tersebut.
"Tetapi dengan difungsikannya TPI Aluh-Aluh tersebut minimal dapat membantu masyarakat nelayan setempat dalam kegiatan hasil penangkapan ikan di laut. Syukur-syukur bisa mendatangkan pendapatan daerah," demikian Suwardi Sarlan.
Sebelumnya sejumlah warga Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, Kalsel, berharap,?TPI yang ada di tempat mereka difungsikan.
Sebagaimana penuturan Camat Aluh-aluh Saaluddin yang didampingi beberapa tokoh masyarakat di Aluh-Aluh, Selasa (14/11), menyayangkan jika TPI yang sudah dibangun bertahun-tahun itu terbengkalai lantaran tak difungsikan.
Keberadaan TPI Aluh-Aluh itu pembangunannya sejak dua periode kepemimpinan Bupati Banjar Gusti Khaerul Saleh hingga kepemimpinan kabupaten tersebut sekarang, namun tak kunjung berfungsi.
Padahal pembangunan dermaga dengan kontruksi beton tersebut hampir seratus persen bisa difungsikan, tetapi mengapa hingga sekarang bangunan yang sudah diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Provinsi Kalsel tersebut tidak digunakan.
Jika TPI tersebut digunakan akan sangat membantu masyarakat Aluh-Aluh yang sebagian besar adalah nelayan dengan mencari ikan di Laut Jawa dan Sungai Barito tersebut.
Tetapi lantaran dermaga tersebut tak difungsikan akhirnya ribuan nelayan setempat kesulitan mendaratkan hasil tangkapan, untuk selanjutnya mereka jual.
Karenanya para nelayan setempat ke sana kemari menjual hasil produksi mereka, termasuk ke Banjarmasin yang berjarak jauh, sehingga ada biaya angkut dan risiko ikan busuk itu sangat besar dan merugi sendiri.
Oleh sebab itu, masyarakat nelayan sangat berharap pemerintah sesegeranya memfungsikan bangunan yang sudah menelan biaya mahal tersebut, dan bila tak digunakan di khawatirkan pula bangunan tersebut akan rusak secara alamiah.
Camat Aluh-Aluh beserta para tokoh masyarakat setempat mengemukakan itu saat anggota Forum Komunitas Hijau (FKH) Kalsel mengunjungi kecamatan tersebut dalam kaitan rencana penanaman rambai padi (sejenis bakau) di kawasan tersebut.
Aluh-Aluh berada di wilayah selatan Kalsel berbatasan Laut Jawa, salah satu sentra perikanan laut di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut dan kini berpenduduk lebih empat juta jiwa.
