Kepala Kanwil DJPb Kalsel Catur Ariyanto Widodo mengatakan, jumlah tersebut setara 41,71 persen dari total pagu belanja negara sebesar Rp37,53 triliun.
Baca juga: DJP: Pendapatan negara di Kalsel capai Rp4,4 triliun hingga Mei
“Belanja negara ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp3,37 triliun dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp12,28 triliun,” ujar Catur di Banjarmasin, Rabu.
Catur menyebutkan, belanja TKD masih mendominasi struktur belanja APBN di Kalsel dengan kontribusi sebesar 78,46 persen terhadap total belanja.
Ia menegaskan, meski terdapat kebijakan efisiensi anggaran, penyerapan belanja APBN tetap dijaga agar memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian daerah.
Rincian realisasi belanja BPP mencakup belanja pegawai Rp2,27 triliun atau 55,31 persen, tumbuh 3,68 persen dibanding Semester I periode 2024.
Pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan gaji pokok, jumlah PPPK bertambah, dan peningkatan Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-PNS, terutama Kemenag dan LLDikti.
Baca juga: DJPb: Ekspor Kalsel tak terdampak meski AS terapkan tarif 32 persen
Secara year-on-year, belanja gaji dan tunjangan naik 4,02 persen, tunjangan kinerja naik 1,97 persen, serta honor dan lembur naik 4,01 persen.
Namun, realisasi belanja barang turun menjadi Rp920 miliar atau 22,54 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini terjadi karena efisiensi anggaran serta belum terealisasi belanja dari satker dengan pagu terbesar senilai Rp1,3 triliun untuk program swasembada pangan.
“Penurunan terutama pada belanja barang non-operasional, perjalanan dinas, serta belanja jasa,” jelas Catur.
Adapun belanja modal terealisasi sebesar Rp170 miliar atau 11,9 persen, juga lebih rendah dari tahun sebelumnya. Penurunan terjadi pada belanja jalan, irigasi, jaringan, peralatan dan mesin, serta fisik lainnya.
Baca juga: Ekonomi Kalsel tumbuh 4,81 persen di tengah tantangan global
