Banjar, Kalsel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar, Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan (Disdik) menggelar Rapat Koordinasi (Rakoor) Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) tingkat daerah, di Aula Barakat Martapura.
Rapat ini bertujuan untuk menyatukan langkah antar instansi dalam mengatasi persoalan tingginya jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Banjar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Banjar HM Hilman di Martapura, Kabupaten Banjar, Sabtu, menjelaskan bahwa berdasarkan data verifikasi dan validasi drop out (Verval DO), Kabupaten Banjar mencatat angka anak tidak sekolah tertinggi di Kalimantan Selatan.
Hal ini disebabkan oleh banyaknya peserta pendidikan keagamaan nonformal yang tidak tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sehingga dikategorikan sebagai ATS.
"Kita sudah melakukan verifikasi dan validasi sejak 25 Mei 2025, dan hasilnya cukup signifikan. Jumlah anak tidak sekolah menurun dari 12.000 menjadi 10.000. Artinya, data ini bisa kita benarkan, karena sebagian besar mereka sebenarnya bersekolah namun tidak tercatat secara resmi,” ujar Hilman.
Dia menambahkan bahwa strategi penanganan ATS akan dituangkan dalam rencana aksi daerah (RAD) yang disusun sebagai peta jalan solusi jangka panjang.
“Hasil verifikasi ini menjadi dasar kebijakan dengan perencanaan yang matang, 90 persen keberhasilan bisa tercapai,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banja Liana Penny menyatakan bahwa pembentukan Tim Koordinasi ATS ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan.
Tujuan dari pembentukan tim ini adalah agar seluruh program lintas sektor dalam penanganan ATS dapat terkoordinasi secara komprehensif.
"Saya yakin seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sudah berkontribusi dalam meningkatkan Indeks pembangunan manusia (IPM), baik di bidang pendidikan maupun kesehatan. Namun dengan adanya tim ini, upaya kita bisa lebih terarah dan menyeluruh,” jelas Liana.
Disdik Banjar juga menggandeng Baznas untuk membantu pembiayaan peralatan dan seragam sekolah bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang ingin kembali ke sekolah formal.
Pemkab Banjar juga menyiapkan bantuan personal didik untuk mendukung kebutuhan belajar anak-anak tersebut.
Rakoor ini diikuti perwakilan SKPD, Forkopimda, kecamatan, dan Perumda, serta menghadirkan pemaparan materi dari Kepala BPMP Kalimantan Selatan Yuli Haryanto dan Kepala Disdik Banjar.
Pada akhir kegiatan, dilakukan penandatanganan pembentukan Tim Koordinasi Penanganan ATS oleh Sekda Banjar HM Hilman dan Kepala BPMP Kalsel Yuli Haryanto, disaksikan anggota DPRD Banjar Komisi IV, Kepala Dewan Pendidikan serta seluruh peserta rakoor.
