Badan Pusat Statistik (BPS) Kotabaru mencatat jumlah sekolah untuk Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 21 unit, SDN (210 unit), SMPN (53 unit), SMAN (21 unit), dan SMKN (lima unit).
Baca juga: Lapsus- Kolaborasi pusat dan daerah percepat pembangunan di Kotabaru
Sedangkan untuk sekolah swasta tercatat TK sebanyak 208 unit, SD (37 unit), SMP (23 unit), SMA (tujuh unit), dan SMK (sembilan sekolah).
Usai dilantik sebagai Bupati-Wakil Bupati Kotabaru, H Muhammad Rusli-Syairi Mukhlis memasukkan program pendidikan ke visi dan misi.
Sebagai wujud komitmen tersebut, Bupati Kotabaru HM Rusli melakukan beberapa langkah strategis, antara lain mengupayakan pendirian sekolah gratis bagi masyarakat kurang mampu atau Sekolah Rakyat.
Komitmen tersebut dimulai dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial di Jakarta.
Baginya, semua warga dari kalangan yang mampu atau keluarga kurang mampu dan masih usia sekolah, haruslah mengenyam pendidikan formal yang dimulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
Menurutnya, pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus, adalah hal yang penting dan menjadi hak bagi setiap warganya.
Bupati Rusli memaparkan kehidupan riil di Kotabaru, masih banyak anak-anak putus sekolah karena faktor ekonomi dan geografis.
Geografis Kabupaten Kotabaru tergolong sulit karena terdiri dari kepulauan dan daratan.
"Sehingga Sekolah Rakyat akan menjadi cahaya harapan bagi mereka," tutur Rusli.
Baca juga: Dandim 1004 Kotabaru lepas atlet PORGASI ke FORDA VII Kalsel 2025
Sementara itu, Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Kemensos yang menghadirkan pendidikan gratis berkualitas lengkap dengan asrama dan kurikulum berbasis karakter, kepemimpinan, dan keterampilan hidup.
Sekolah ini akan mencakup jenjang SD hingga SMA secara terpadu, menjadikan satu tempat belajar sekaligus rumah kedua bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dan seluruh anggaran pembangunan maupun operasional, ditanggung oleh Kemensos.
Sedangkan Pemerintah daerah hanya diminta menyediakan lahan seluas 5 hingga 10 hektare.
Bupati HM Rusli melakukan gerakan cepat dengan menyiapkan lahan seluas kurang lebih 10 hektare di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan.
Menurut Kepala Dinas Sosial Kotabaru Nurviza, Pemkab Kotabaru mengusulkan pembentukan Sekolah Rakyat berlokasi di Desa Tanjung Lalak, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan dengan luas lahan sesuai permintaan Kemensos, yakni 10 ha pada lahan dan 1.000 hektare milik Pemkab Kotabaru, berstatus Clean and Clear.
Sementara anak usia sekolah yang kurang mampu dari seluruh wilayah pemkab Kotabaru dari tingkat SD SMP dan SMA akan diasramakan seperti pesantren, tanpa harus mengeluarkan biaya.
Semua persoalan masalah pendidikan disampaikan Bupati Rusli kepada Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, yang memberikan lampu hijau terhadap usulan tersebut.
"Kami sangat mendukung hal ini. Kolaborasi seperti ini sangat dibutuhkan agar program Sekolah Rakyat dapat menjangkau mereka yang selama ini tertinggal dari sistem pendidikan formal," ujar Robben.
Baca juga: Bupati Kotabaru lepas jamaah calon haji
