Banjarmasin (ANTARA) - Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan H Muhammad Yamin HR menginstruksikan seluruh jajarannya agar melakukan penanganan langsung ke lapangan dalam upaya membantu anak putus sekolah.
"Kita harus jujur melihat kenyataan. Masih banyak anak kita yang tak sekolah, dan itu bukan cuma urusan dinas pendidikan. Ini tanggung jawab seluruh elemen kota," ujarnya di Banjarmasin, Senin.
Lewat sosialisasi penanganan anak putus sekolah yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin bertema "Ayo bersama kita atasi anak tidak sekolah - Banjarmasin Maju Sejahtera", Yamin meminta semua serius menangani masalah tersebut.
"Ini PR besar kita bersama," tegasnya.
Karena itu, Yamin meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan penandatanganan komitmen bersama siap turun tangan langsung.
"Kalau hanya satu dinas yang bergerak, kita akan lambat. Tapi kalau semua terlibat, saya yakin angka anak putus sekolah bisa kita tekan," kata Yamin.
Dia pun berencana membentuk tim lintas sektor untuk penanganan anak putus sekolah yang disinyalir ribuan anak tersebut, yakni melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga swasta, untuk mempercepat pendataan dan intervensi.
"Intinya, tak ada anak yang dibiarkan berhenti sekolah begitu saja," ujarnya.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Ryan Utama menyampaikan, data awal dari aplikasi verifikasi anak putus sekolah mencatat sekitar 7.000 anak di berbagai jenjang pendidikan sekolah.
Namun, ungkap dia, dari angka itu, baru 1.900 yang datanya berhasil diverifikasi.
"Masalah utamanya justru di sini. Kita belum tahu alasan jelas kenapa sebagian besar dari mereka tidak sekolah. Apakah karena biaya, kondisi keluarga, atau faktor sosial lainnya," terang Ryan.
Menurut dia, Pemkot Banjarmasin sebenarnya telah mencatat peningkatan dalam capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.
"Rapor pendidikan kita naik dari status tuntas awal ke tuntas Madya. Itu menunjukkan mayoritas indikator layanan sudah terpenuhi. Tapi tetap saja, satu anak yang tak sekolah adalah satu kegagalan yang harus segera ditangani," ucapnya.
Ryan menjelaskan, update terakhir dari Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalsel menunjukkan kemungkinan jumlah anak tidak sekolah sebenarnya sekitar 3.000-an.
Namun, Pemkot Banjarmasin tetap menggunakan angka konservatif 7.000 sebagai pijakan kerja, sembari menunggu validasi ulang di lapangan.
Sebagian besar anak yang masuk dalam daftar tidak sekolah tersebut berada di jenjang pendidikan usia dini (PAUD).
"Ini jadi penting karena masa PAUD adalah fondasi utama sebelum masuk pendidikan dasar. Kalau terputus di sini, risikonya panjang," demikian katanya.
