Kandangan (ANTARA) - DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD HSS H Husnan.
Juru bicara (Jubir) Fraksi PKS Herry Rosadi , di Kandangan, Selasa, mengatakan mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada Pemkab HSS dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya.
“Kami memberikan catatan kurangnya daya serap APBD, sehingga menimbulkan Silpa yang cukup besar. Dan juga hal perlu dicermati adalah agar tidak terjadi lagi defisit anggaran setelah perubahan,” ujarnya.
Jubir Fraksi Nasdem Haidir Sani, menyarankan pemda meningkatkan pengawasan, koordinasi, dan kinerjanya agar dapat memeprtahankan kembali prestasi yang diraih selama ini.
Baca juga: DPRD HSS dan eksekutif raker bahas raperda pajak daerah dan retribusi
Hal ini, karena menurut dia dengan lewat pengawasan dan koordinasi serta kinerja, maka prestasi yang membanggakan dapat dipertahankan.
Jubir Fraksi PKB Yulia Rahmi, berharap dengan adanya Perda ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sebab menunjukkan komitmen terhadap keuangan daerah yang bertanggungjawab.
Kemudian, Jubir Fraksi Golkar, Yoga Lesmana memberikan masukan dan saran agar kepala daerah menindaklanjuti kepada kepala OPD untuk memaksimalkan kinerja, dalam upaya kemajuan daerah.
“Fraksi Golkar pun menyarankan kepala daerah memberikan perhatian dalam hal evaluasi kinerja secara berkala, serta memberikan reward kepada OPD yang bekerja berprestasi,” harapnya.
Jubir Fraksi PDI Perjuangan Muhammad Rizali, mengatakan untuk tetap mempertahankan WTP tahun anggaran 2025 perlu menindaklanjuti serta mengkaji temuan dan rekomendasi yang diberikan BPK RI.
Baca juga: Bupati HSS sampaikan jawaban eksekutif atas raperda administrasi kependudukan
Diterangkan dia, pemerintah daerah perlu menindaklanjuti, serta mengkaji kekurangan tersebut secara serius untuk disempurnakan.
Selanjutnya, Jubir Fraksi Gerindra Habib Mahdi Yahya, juga mengapresiasi laporan keuangan Pemkab HSS tahun 2024 memperoleh opini WTP ke-12 kalinya secara berturut-turut, namun perlu diperhatikan juga hasil temuan yang sampaikan oleh BPK.
“Temuan dan rekomendasi dari BPK wajib ditindak lanjuti secara serius, agar tidak terjadi temuan berulang di tahun berikutnya,” tuturnya.
Terakhir, Jubir Fraksi PPP-Gelora Juni (Jack), meminta pemda fokus melakukan pemberdayaan masyarakat dan program penanggulangan kemiskinan berkelanjutan, supaya kesejahteraan masyarakat meningkat secara signifikan.
