Banjarbaru (ANTARA) - Penjabat Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Subhan Nor Yaumil siap menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun 2024.
"Kami siap menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi DPRD agar kinerja pemerintah dan pelayanan bagi masyarakat semakin baik," ujar Subhan usai rapat paripurna di gedung DPRD Banjarbaru, Kamis.
Menurut Subhan, pihaknya segera mengintruksikan jajaran baik dinas, badan maupun instansi terkait untuk menindaklanjuti 11 rekomendasi DPRD yang disampaikan pada rapat paripurna dewan.
Subhan menekankan, dinas, badan dan instansi yang memiliki catatan dari DPRD diminta untuk segera memperbaiki kekurangan sehingga bisa mewujudkan atau paling tidak mendekati harapan wakil rakyat.
"Rekomendasi yang disampaikan DPRD tentu menjadi perhatian utama kami karena berkaitan dengan kinerja kepala daerah yang harus dilaksanakan dinas dan instansi agar lebih sempurna," ucapnya.
Dikatakan, salah satu perhatian yang dibenahi adalah serapan anggaran pada Dinas PUPR yang tidak sampai 90 persen sehingga harus dicari apa penyebabnya sekaligus dievaluasi jika terjadi kekurangan.
"Penyerapan anggaran Dinas PUPR yang menjadi catatan DPRD karena hanya mencapai 88,87 persen tentu akan dicari penyebabnya. Bisa saja karena waktunya tidak cukup atau masalah lelang," ungkapnya.
Sebelumnya, DPRD Banjarbaru telah menyampaikan 11 rekomendasi atas LKPj Wali Kota Muhammad Aditya Mufti Ariffin pada masa jabatan 2024 sehingga diminta wakil rakyat untuk diperbaiki ke depannya.
"Rekomendasi yang disampaikan berisi catatan strategis terhadap implementasi program kerja selama satu tahun dan jadi masukan bagi pemerintah kota," ujar Ketua DPRD Banjarbaru Gusti Rizky.
Diketahui, 11 rekomendasi wakil rakyat itu disampaikan juru bicara DPRD Hindera Wahyudin di depan Penjabat Wali Kota Subhan Nor Yaumil, Penjabat Sekda Sirajoni dan pimpinan SKPD Pemkot Banjarbaru.
Rekomendasi yang disampaikan mulai dari penajaman fokus prioritas bidang pendidikan terkait ribuan anak tidak sekolah, penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan efisiensi dan serapan anggaran.
"Inovasi pelayanan publik dan literasi masyarakat, penajaman aspirasi masyarakat, penguatan peran inspektorat, sinergi penanganan bencana juga harus ditingkatkan," sebut Hindera.
Selanjutnya, rekomendasi terkait penanganan anak tidak sekolah dan anak terlantar, dorongan terhadap peningkatan prestasi daerah, peran strategis Bappedalitbang terkait kebijakan yang presisi.
Rekomendasi ke-11 seiring dengan lajunya pertumbuhan penduduk dan aktivitas kota, DPRD meminta agar dilakukan penguatan peran Dinas Perhubungan melalui mobilisasi aman dan kota terkoneksi.
