Banjarmasin (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI menjaring aspirasi sebanyak 185 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wilayah Kalimantan.
Ditjen Dikti menggelar agenda pertemuan bersama 158 pimpinan PTS di bawah naungan Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LLDikti) Wilayah XI Kalimantan tersebut di Aula Kantor LLDIKTI Wilayah XI di Kota Banjarmasin, Kalsel, Kamis.
Baca juga: LLDIKTI XI Kalimantan sosialisasikan sertifikasi dosen, bimtek PDD-UKTPT
Kegiatan yang dihadiri langsung Direktur Jenderal Perguruan Tinggi RI, Prof Khairul Munadi tersebut diikuti peserta atau pimpinan PTS wilayah Kalimantan secara luring dan daring.
Disampaikan Prof. Khairul, kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaring aspirasi dan memahami lebih dalam persoalan yang dihadapi PTS di Kalimantan, serta menyampaikan arah kebijakan strategis pendidikan tinggi ke depan.
Khairul menyampaikan bahwa kehadirannya dalam forum tersebut merupakan upaya untuk mendengar langsung permasalahan dan masukan dari PTS yang menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa di daerah yang kaya sumber daya namun memiliki tantangan tersendiri.
"Tujuan acara ini untuk menggali informasi terkait masalah serta masukan dari pimpinan PTS di Kalimantan," ujarnya.
Khairul mengapresiasi kepada seluruh pimpinan PTS atas kontribusi dan komitmen dalam menyediakan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas.
Dia pun mengajak seluruh PTS untuk bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi negeri, industri dan pemerintah daerah, guna mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung kepada masyarakat.
"Kami mendorong bapak dan ibu untuk saling bersinergi, baik dengan PTN, industri maupun pemerintah daerah untuk menghasilkan dampak pembangunan," katanya.
Baca juga: LLDikti XI Kalimantan fasilitasi sosialisasi Majelis Akreditasi BAN-PT
Khairul menyampaikan sejumlah arah kebijakan strategis Dikti ke depan, terutama bagi PTS, antara lain, penyusunan kebijakan yang lebih inklusif bagi seluruh perguruan tinggi swasta. Peningkatan SDM dan riset tetap menjadi program strategis, disertai fleksibilitas akademik bagi PTS yang memenuhi kriteria.
Selanjutnya, Dikti dan LLDikti diposisikan sebagai mitra, bukan sekadar pengawas. Penyederhanaan regulasi untuk mendorong efisiensi dan efektivitas tata kelola. Penguatan kolaborasi antara PTN dan PTS dalam satu ekosistem pendidikan tinggi.
Kemudian, dorongan kepada PTS untuk menjalin kerja sama aktif dengan pemda, industri dan PTN. Penguatan nilai-nilai kebangsaan dan integritas dalam kurikulum. Penegasan kampus sebagai ruang aman dari kekerasan serta tempat memupuk harapan generasi muda.
Khairul menuturkan berbagai persoalan aktual yang dihadapi PTS di Kalimantan, di antaranya pelaksanaan akreditasi oleh LAM yang masih menjadi beban biaya, regulasi merger PTS, izin pembukaan PSDKU dan program studi baru, serta status dan pengangkatan dosen.
Menurut dia, permasalahan lainnya termasuk penguatan pendidikan tinggi vokasi, validitas data PDDIKTI, keberlanjutan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta kebijakan penerimaan mahasiswa jalur mandiri oleh PTN yang berdampak pada daya saing PTS.
Sementara itu, Kepala LLDIKTI Wilayah XI Kalimantan Muhammad Akbar menyampaikan, PTS memiliki peran penting dalam memperluas akses pendidikan tinggi di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan sosial budaya yang beragam.
"PTS sangat membantu pemerintah dalam memperluas akses pendidikan, khususnya di wilayah Kalimantan yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan tantangan lainnya," ujarnya.
Baca juga: LLDIKTI XI sosialisasikan sistem pelaporan kerja sama versi 2.0
