Banjarbaru (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berkomitmen menyediakan 79.925 hektare lahan terlantar untuk program Tiga Juta Rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada awal 2025.
“Kami punya tanah terindikasi telantar seluas 854.662 hektare yang berpotensi digunakan untuk program nasional. Setelah kami analisis, untuk kawasan permukiman sekitar 79.925 hektare," kata Nusron melalui keterangan tertulis Kanwil BPN Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Rabu.
Baca juga: Menteri Nusron bahas percepatan penyusunan RDTR bersama Mendagri
Namun, Menteri Nusron menyatakan belum dapat memastikan lahan tersebut cocok atau tidak karena pihak pengelola perumahan yang tahu.
Di hadapan awak media, Menteri Nusron menjelaskan ia akan memaparkan bentuk peta topografi terkait lokasi potensi permukiman dari tanah terindikasi telantar.
“Pada Q1 kami akan paparkan dalam bentuk peta topografinya dari sebanyak 79 ribu tadi. Mulai dari lokasinya, petanya seperti apa, jadi Teman-teman bisa lihat cocok apa tidak. Saat ini, tim sedang bekerja membuat peta karena membuat peta tidak gampang,” terang Nusron.
Tanah terindikasi telantar yang Menteri Nusron sebutkan merupakan Tanah Cadangan Untuk Negara (TCUN) yang dihasilkan dari tanah-tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) dan eks Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang.
“Karena ini merupakan semangat dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang mana bumi, air, dan kekayaan alam harus dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat seluas-luasnya. Jadi itu tidak boleh menganggur dan telantar, oleh karena itu, ini kami tawarkan,” imbuh Nusron.
Baca juga: Sinergi dan kolaborasi adalah kunci menjalankan reforma agraria
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut upaya penyediaan rumah dalam program Tiga Juta Rumah menggandeng berbagai pihak, salah satunya penyediaan TCUN untuk kepentingan program dari Kementerian ATR/BPN ini.
“Sudah dalam dua bulan ini diskusi dengan Pak Nusron sering banget. Kalau Pak Nusron langsung menjelaskan ada beberapa titik yang berpotensi untuk program," tutur Maruarar.
Maruarar menilai Menteri Nusron sangat mendukung program Tiga Juta Rumah dengan berkoordinasi antar kementerian/lembaga pemerintah, perbankan, dan seluruh mitra perumahan untuk membantu dan membuat kebijakan.
Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di bawah koordinasi Kementerian PKP ini, turut hadir berbagai pemangku kepentingan.
Mulai dari perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian BUMN, World Bank, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sejumlah pimpinan perbankan.
Baca juga: Menteri Nusron: 5-10 tahun ke depan bernilai ekonomi tinggi
