Banjarmasin (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenegakerjaan (BPJAMSOSTEK) Banjarmasin, Kalimantan Selatan termotivasi dengan keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yakni landasan syariah penyaluran zakat, infaq dan shadaqah melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin Sunardy Syahid di Banjarmasin, Rabu, menyatakan, dengan adanya Peluncuran Fatwa MUI untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sesuai prinsip syariah tentunya menjadi penguat semangat untuk melayani perlindungan pekerja di daerah, khususnya di Kalsel.
Baca juga: Dua pewarta foto ANTARA rebut juara karya jurnalistik BPJS Kesehatan
"Fatwa MUI ini sangat membantu kami agar memberikan ketenangan dan landasan kuat bagi masyarakat pekerja untuk memastikan dirinya terlindungi dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.
Dengan dukungan berbagai pihak, ungkap dia, perlindungan pekerja bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga bentuk gotong royong sosial untuk saling menanggung dalam kebaikan.
"Tentunya untuk terus memberikan bantuan perlindungan di wilayah kerja BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin yang terus berlanjut dan bertambah hingga saat ini," kata Sunardy.
Sebelumnya, untuk langkah besar dalam perlindungan pekerja Indonesia kembali tercapai, MUI resmi menetapkan fatwa bahwa Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai dengan prinsip syariah.
Fatwa ini menegaskan bahwa iuran bagi pekerja rentan dapat dibayarkan menggunakan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang dikelola oleh BAZNAS dan lembaga amil zakat (LAZ), selama pengelolaannya dilakukan sesuai kaidah syariah.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni’am Sholeh, MA, menyampaikan bahwa sinergi antara MUI dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk kolaborasi ulama dan umara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“BPJS Ketenagakerjaan adalah bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi pekerja, sementara MUI memastikan langkah tersebut sejalan dengan nilai-nilai agama dan kemaslahatan umat,” ujarnya.
Sekretaris Komisi Fatwa MUI, K.H. Miftahul Huda, menambahkan bahwa skema ZIS untuk pembayaran iuran pekerja rentan menjadi bentuk gotong royong sosial yang sejalan dengan ajaran Islam.
“Ketika pekerja tidak mampu membayar iuran, maka dana infak, sedekah, atau bahkan zakat bisa menjadi solusi. Prinsipnya adalah saling menanggung dalam kebaikan,” jelasnya.
Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Nugriyanto, menyambut penuh apresiasi atas fatwa tersebut.
Baca juga: BPJS gelontor Rp6,77 T untuk kesehatan jiwa, tertinggi skizofrenia
“Dengan adanya launching fatwa ini memberi landasan kuat bagi perluasan perlindungan pekerja, khususnya mereka yang belum mampu secara finansial. Banyak pekerja informal yang kini bisa terbantu melalui dukungan lembaga zakat dan filantropi,” ungkapnya.
BPJS Ketenagakerjaan akan menindaklanjuti fatwa ini dengan penyusunan SOP bersama MUI dan BAZNAS untuk memastikan implementasi yang tepat serta pengelolaan dana sesuai prinsip syariah.
“Kami berharap fatwa ini menjadi momentum penting bagi penguatan program BPJS berbasis syariah dan juga dapat memperluas cakupan perlindungan ke seluruh wilayah Indonesia,” tambah Eko.
Peluncuran Fatwa MUI Program JKK dan JKM Sesuai Prinsip Syariah menjadi bukti nyata kolaborasi antara ulama dan pemerintah dalam melindungi pekerja Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa program jaminan sosial dapat berjalan sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan syariah Islam.
