Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kalimantan Selatan Riswandi mengharapkan, kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke Indonesia sejak 1 Maret 2017, juga berimbas terhadap pembangunan di provinsi ini.
"Dari 11 kesepakatan Indonesia - Arab Saudi, kita mengharapkan juga berimbas ke Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam upaya memajukan pembangunan daerah dan masyarakat setempat," ujarnya di Banjarmasin, Jumat.
Menurut dia, ada beberapa pembangunan di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota ini membutuhkan investasi secara khusus, antara lain infrastruktur kepariwisataan.
Pasalnya infrastruktur kepariwisataan, terutama wisata sungai di Kalsel yang mempunyai ciri khas tersendiri masih belum memadai, sehingga memerlukan peningkatan pembangunan, misalnya melalui investasi dari pihak ketiga atau luar.
"Memang provinsi kita juga memiliki objek wisata yang layak jual. Namun apa kesannya nati kalau kita promosikan hebat-hebatan, sementara infrastruktur penunjang kepariwisataan tersebut kurang memadai," katanya menjawab Antara Kalsel.
Oleh sebab itu, ada baiknya para pemangku kepentingan di Kalsel melakukan pendekatan pula kepada pemerintah pusat dengan harapan bisa mendapatkan sebagian dari investasi Arab Saudi di Indonesia sebagai hasil kunjungan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud.
"Saya kira sebelum terlambat tidak salah atau ada baiknya, kalau para pemangku kepentingan di Kalsel berupaya mendapatkan investasi dari Arab Saudi melalui pemerintah pusat," tutur Sekretaris Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD provinsi tersebut.
Anggota DPRD Kalsel tiga periode dari PKS itu mengapresiasi sikap Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud yang menaruh perhatian terhadap Indonesia, antara lain menambah jatah kaum muslim menunaikan ibadah haji.
"Kita berharap dengan tambahan jatah tersebut akan mengurangi antrean panjang, sehingga tidak perlu lagi menunggu sampai 20 tahun, baru mendapat giliran menunaikan ibadah haji," lanjutnya.
Selain itu, untuk menanamkan modal dengan nilai yang cukup besar pada berbagai sektor, antara lain yang berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
