Banjarbaru (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ikut berintegrasi dengan program Satu Data Indonesia (SDI) untuk memberikan data pertanahan yang akurat kepada masyarakat.
Berdasarkan keterangan tertulis dari Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Rabu, Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan digitalisasi layanan pertanahan termasuk Satu Data Indonesia memberi kemudahan bagi masyarakat.
Baca juga: ATR/BPN berupaya kelola arsip makin baik usai raih penghargaan ANRI
Diungkapkan AHY, transformasi digital yang dilakukan Kementerian ATR/BPN perlu didukung birokrasi yang melayani, bukan mempersulit dan memperlambat, namun memuaskan masyarakat.
Pada rapat yang berlangsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana yang hadir mewakili Menteri AHY kembali menegaskan fungsi integrasi data ini.
“Jadi one data ini bagaimana mengintegrasikan data, membuat data yang ada lebih simpel. Masyarakat kemudian bisa mendapatkan data yang lebih baik, lebih akurat,” ujar Suyus.
Dengan SDI, pemerintah berusaha menyederhanakan berbagai macam data yang selama ini dikelola setiap kementerian/lembaga.
Baca juga: Menteri AHY apresiasi pemantapan nilai-nilai kebangsaan Lemhannas
Salah satu contoh penyederhanaan yang akan dilakukan ialah menyatukan nomor identifikasi tanah antara nomor induk bidang tanah (NIB) pada Kementerian ATR/BPN dengan nomor objek pajak yang ada di pemerintah daerah.
Untuk itu, Suyus menyampaikan ada dua data pertanahan yang akan diintegrasikan pada SDI.
“Data yang akan dimasukkan dari kita itu ada dua. Pertama data spasial yang terdiri dari data bidang tanah, IGT (Informasi Geospasial Tematik), kemudian data mengenai tata ruang. Dan yang kedua, data mengenai Sertipikat Tanah Elektronik, sehingga Sertipikat Tanah Elektronik masyarakat bisa dengan mudah mengecek,” jelasnya.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyatakan inisiatif SDI ini berkaitan dengan transformasi digital yang dilakukan pemerintah. Tujuannya agar di kemudian hari masyarakat bisa menikmati kekayaan data yang sejatinya sudah dimiliki bangsa, hanya saja belum terintegrasi.
Baca juga: Sekjen Kementerian ATR/BPN ajak akademisi percepat susun RDTR
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menyebutkan hal terpenting pada SDI, yakni membuat standar data, sehingga bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat.
Untuk itu, SDI akan menyajikan data yang akurat, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Turut hadir dalam rapat ini, sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju beserta jajaran; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, I Ketut Gede Ary Sucaya; serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Dony Erwan Brilianto.
Baca juga: Presiden Jokowi luncurkan "Golden Visa"
