Banjarbaru (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Sekjen ATR/BPN) Suyus Windayana mengajak para akademisi untuk berperan aktif mempercepat dan memenuhi target penyusunan 2.000 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh wilayah Indonesia.
"Ini bagian dari kita melakukan tata ruang dengan konsep pentahelix melibatkan universitas pada proses pembangunan di seluruh Indonesia," kata Suyus melalui keterangan tertulis dari Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Minggu.
Baca juga: Presiden Jokowi luncurkan "Golden Visa"
Ḍiketahui, Suyus menjadi narasumber pada Focus Group Discussion (FGD) Pelibatan Perguruan Tinggi dalam Pencegahan Korupsi: Dukungan Implementasi Kebijakan Satu Peta yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Suyus mengungkapkan Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada beberapa kesempatan menyebutkan RDTR sangat dibutuhkan untuk meningkatkan investasi, sehingga harus didukung pada akademisi.
"Kita harus mewujudkan tujuan bersama untuk memastikan perencanaan tata ruang, kepastian hidup, kepastian lingkungan kita bisa dikontrol oleh semua, kita sendiri, dan berdasar satu data," ujar Suyus.
Pada proses percepatan penyusunan RDTR, Kementerian ATR/BPN juga telah menggandeng mahasiswa melalui program Internship in Spatial Planning for Regional and National Growth (INSPIRING).
Baca juga: Kementerian ATR/BPN dukung penyelamatan dan pengalihan aset tanah Jiwasraya kepada IFG Life
Program ini merupakan terobosan bagi pengembangan sumber daya manusia melalui implementasi Merdeka Belajar dari Kemendikbud.
"Sudah ada 2.094 mahasiswa yang ikut dalam program INSPIRING ini dan sudah dilakukan dalam kurun waktu enam semester. Sedikitnya ada 450 RDTR yang dihasilkan dari dukungan mahasiswa melalui program INSPIRING," ungkap Suyus.
Hadir membuka kegiatan ini, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Sekretaris Utama BIG, dan perwakilan dari Greenpeace Indonesia.
Pada kegiatan ini juga berlangsung penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas antara KPK dengan 41 Universitas dari seluruh wilayah Indonesia.
Baca juga: Menteri AHY: Butuh kepemimpinan transformasional untuk wujudkan Indonesia Emas 2045
