Banjarbaru (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan program mempercepat mengurus lahan relokasi korban terdampak erupsi Gunung Ruang, Sulawesi Utara.
Sebelumnya, AHY harus menempuh perjalanan darat selama tujuh jam dari Gorontalo untuk menuju Desa Modisi, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Sulawesi Utara pada Minggu (5/5/2024).
Berdasarkan keterangan tertulis dari Kanwil BPN Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Senin, menyebutkan AHY disambut Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru beserta jajaran dan sejumlah Kepala Kantor Pertanahan se-Sulawesi Utara.
Diketahui, pemerintah telah menyiapkan lokasi relokasi bagi korban erupsi Gunung Ruang di atas tanah seluas 10 hektare.
AHY menuturkan pemerintah menyiapkan Tanah di Desa Modisi yang sudah berstatus "clean and clear" artinya status kepemilikan dan batas lahan sudah jelas, demikian juga dari segi tata ruang tidak masuk ke dalam kawasan hutan.
"Saya hadir cek status seperti apa dengan total 10 hektare ini. Pada prinsipnya tidak ada masalah dan tidak ada sengketa, tidak ada sesuatu yang kita langgar, kira-kira begitu. Dan kalau sudah ditentukan kita juga berharap dalam waktu yang tidak lama, masyarakat bisa melanjutkan kehidupannya dengan baik," ujar Menteri AHY.
Secara umum, Menteri AHY melihat masyarakat terdampak Gunung Ruang memiliki kesamaan karakter dari sisi sosial dan ekonomi dengan masyarakat Desa Modisi, sehingga lokasi ini dianggap lokasi yang tepat untuk dijadikan tempat relokasi.
Dengan demikian, masyarakat korban erupsi tidak butuh waktu lama untuk melanjutkan kehidupannya.
"Mata pencaharian secara umum nelayan juga bisa dilanjutkan karena tidak jauh dari sini sudah bertemu pantai dan laut. Dan selebihnya kita berharap juga lahan yang kita persiapkan bersama untuk menjadi perkebunan agar bisa menambah nilai ekonomi bagi masyarakat kita yang akan direlokasi," lanjutnya.
Kendati demikian, terkait dengan lahan perkebunan yang sedang disiapkan masih dalam tahap tinjau kelayakan.
"Terkait dengan mata pencaharian, kita berharap ada perkebunan tadi, nah ini yang dipersiapkan, ada beberapa alternatif yang diuji dulu dari sisi lokasi, jarak, kemudian kemudahan aksesnya, ini yang sedang kita tinjau, diperhitungkan dengan baik setelah itu kita putuskan bersama," kata AHY.
Pada prinsipnya, Kementerian ATR/BPN berkomitmen mempercepat kepengurusan lahan relokasi bagi korban terdampak erupsi Gunung Ruang.
Namun sebelum dilakukan sertipikasi, saat ini masih terdapat proses penghitungan nilai serta negosiasi antara pemerintah dengan pemilik lahan.
"Timeline-nya sangat ditentukan oleh seberapa cepat appraisal dilakukan, kemudian negosiasi terjadi dan disepakati oleh semua pihak. Kemudian ada ganti untung, bukan ganti rugi, kompensasi dari Pemerintah Provinsi kepada masyarakat yang memiliki lahan di sini. Setelah itu segera kita urus, kita ingin percepat segala sesuatunya," pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.
