Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Nurul Fajar Desira mengatakan, pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut Kabupaten Kotabaru salah satu prioritas pemerintah provinsi setempat.
Ia mengatakan itu menanggapi saran dan harapkan Sekretaris komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Riswandi pada rapat kerja (raker) bersama Bappeda provinsi setempat di Banjarmasin, Selasa.
Dalam raker yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel H Bardiansyah itu, baik Fajar maupun Riswandi sependapat, dengan terbangunnya Jembatan Selat Pulau Laut tersebut akan banyak mendatangkan keuntungan.
Keuntungan tersebut bukan saja bagi dua kabupaten bertetangga, yaitu Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kotabaru, tapi juga daerah sekitar atau Kalsel, bahkan secara nasional.
Keberadaan Jembatan Selat Pulau Laut yang sejak lama menjadi dambaan masyarakat Kalsel, terutama mereka yang tinggal di Pulau Laut-tempat ibukota Kabupaten Kotabaru akan dapat memacu perkembangan wilayah.
Selain itu, memacu laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Kalsel dan nasional, karena wilayah timur provinsi tersebut memiliki sumber daya alam yang cukup potensial untuk kemajuan pembangunan.
Oleh karenanya, Kepala Bappeda Kalsel dan anggota Komisi III DPRD provinsi tersebut yang juga membidangi perhubungan sependapat Jembatan Selat Pulau Laut yang akan menelan biaya mencapai Rp3,6 triliunan itu harus terwujud.
Pendapat dan harapan serupa dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalsel Martinus, karenanya dia berharap dalam APBD provinsi setempat tahun 2017 ada pula pengalokasian dana untuk kelanjutan pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut tersebut.
Perencanaan pembiayaan pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Laut dengan daratan Pulau Kalimantan menggunakan sistem sharing, yaitu dari Pemprov setempat Rp500 miliar serta Pemkab Tanbu dan Kotabaru masing-masing Rp250 miliar.
Sedangkan sisanya untuk bentang utama yang di bagian timur dengan Tanjung Serdang Pulau Laut Kotabaru dan sebelah barat Batulicin, ibukota Tanbu itu mengharapkan bantuan pemerintah pusat melalui proyek/program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
