Sekretaris Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel H Gusti Abidinsyah menyatakan itu, Selasa sesudah studi komparasi atau kaji tiru ke Jawa Timur (Jatim).
Baca juga: DPRD Kalsel inginkan RSJ Sambang Lihum kembangkan pelayanan rehabilitasi narkoba
Dalam kunjungan kerja (kunker), 10 -;12 Desember 2023 ke "Bumi Brawijaya" Jatim tersebut, Komisi III DPRD Kalsel melakukan studi komparasi ke Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) provinsi tersebut.
Alasan studi komparasi ke Bumi Brawijaya Jatim antara lain karena provinsi tersebut merupakan gudang dari inovasi pelayanan publik.
Sebagai contoh sejak Tahun 2014 tercatat sebanyak 190 inovasi pelayanan publik dari seluruh pemerintah daerah di Jatim yang masuk ke dalam top inovasi pelayanan publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) dan secara umum menerima 29 penghargaan top inovasi pelayanan publik.
Baca juga: Guru H Saiful ungkap rahasia salawat atas Nabi
Ketika menerima rombongan wakil rakyat Kalsel tersebut, Sekretaris BRIDA JatimJ uliana Martin mengatakan, provinsinya meluncurkan program Samsat 4.0 guna memudahkan masyarakat.
"Sekarang masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) jauh lebih mudah, cukup membayar di minimarket. Tidak perlu ke Samsat atau Samsat keliling (Samkel)," tutur Juliana.
Ia menambahkan, tingginya partisipasi Pemda, menunjukkan Jatim telah membina inavosi dengan baik. Inovasi pelayanan publik adalah salah satu metode dalam proses reformasi birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Baca juga: Setwan Kalsel siap terapkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik
Menanggapi itu, Gt Abidinsyah berpendapat, "punish and reward" atau penghargaan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dapat mendorong kinerja dalam melahirkan inovasi baru terutama pada pelayanan masyarakat.
"Hal seperti itulah yang akan kita tingkatkan di Banua Kalsel. Karena bagaimana pun juga, adanya hasil inovasi sangat membantu, baik untuk UPTD atau SKPD itu sendiri maupun masyarakat," ucap Abidinsyah.
Menurut mantan pejabat pemerintah kabupaten (Pemkab) Banjar Kalsel itu, sistem birokrasi solusi pengelolaan pelayanan publik.
Oleh karenanya perlu mengubah paradigma yang sudah ada dengan mengembalikan birokrasi sebagai solusi, demikian Gt Abidinsyah.
Baca juga: DPRD Kalsel harapkan pemberian asupan perbaikan gizi lebih cepat
