Tanjung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan menerima dana insentif fiskal 2023 periode kedua dari Kementerian Keuangan RI sebesar Rp9,2 karena berhasil mengendalikan inflasi daerah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tabalong, Husin Ansari mengatakan angka inflasi di 'Bumi Saraba Kawa' ini masuk 10 besar terendah nasional.
Baca juga: RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah guna perkuat fiskal daerah
"Inflasi di Tabalong secara year on year saat ini masuk 10 besar terendah se-Indonesia yakni 2,76 persen pada Agustus 2203," jelas Husin di Tabalong Selasa.
Soal besaran insentif fiskal mengacu keputusan Menteri Keuangan RI 336 tahun 2023 tentang rincian alokasi insentif fiskal terkait pengendalian inflasi 2023.
Husin menambahkan program penanganan inflasi yang dilaksanakan yakni menggelar pasar murah hingga penguatan sektor pertanian dari hulu dan hilir.
"Jika ada kenaikan harga kita melakukan subsidi dan memberikan bantuan bibit, pupuk hingga pembukaan lahan," tambahnya.
Untuk realisasi dana insentif tambah Husin pihaknya telah mengajukan usulan untuk program penanganan inflasi .
Baca juga: Bank-bank sentral global bersiap menghadapi risiko inflasi lebih tinggi
Salah satu komoditas penyumbang inflasi terbesar di Indonesia termasuk di Kabupaten Tabalong pada Agustus 2023 yakni beras.
Berdasarkan data BPS pusat pada Agustus 2023, beras memberikan andil inflasi terbesar yaitu 0,05 persen, dan secara kumulatif pada Agustus 2023, berdasarkan Year to Date, beras mengalami inflasi sebesar 7,99 persen
