Banjarmasin (ANTARA) - Komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) bicarakan Indeks Demokrasi Indonesia atau "IDI" provinsinya dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional di Jakarta.
Wakil Ketua Komisi I yang membidangi sosial politik, Siti Noortita Ayu Febria Roosani atau yang akrab dengan sapaan Ibu Tatum mengemukakan itu sebelum Komisinya pertemuan dengan BPS tingkat pusat di Jakarta, Senin.
"Kita perlu membicarakan IDI tersebut dengan BPS tingkat pusat. Karena ada hal yang menjadi tanda tanya terkait IDi di provinsi kita," ujarnya menjawab Antara Kalsel.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel III/Kabupaten Barito Kuala (Batola) itu berharap, IDI di provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota terus membaik, bukan sebaliknya.
Sebab, menurut dia, kalau IDI buruk atau lebih buruk dari sebelumnya perlu menjadi perhatian bersama dalam upaya pembinaan supaya lebih baik lagi.
Sebagai contoh dari beberapa poin yang menjadi penilaian IDI di Kalsel kategori rendah rata-rata provinsi sehingga BPS memberi tanda tersendiri.
Namun ada juga angka IDI-nya naik antara lain terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi dan berpendapat antarmasyarakat Tahun 2021 poin angka 48.00 menjadi 100.00 pada Tahun 2022.
Selain itu, anti monopoli sumber daya ekonomi dalam kurun waktu yang sama dari angka 56,50 menjadi 67.00, serta pendidikan politik pada kader partai politik (Parpol) dari 46.00 menjadi 100.00.
"Penilaian IDI tersebut sebanyak 22 item secara garis besar. Sementara IDI Kalsel Tahun 2021 - 2022 ada lima item yang mendapat tanda khusus dari BPS," demikian Tatum.
Kunjungan Komisi I yang diketuai Hj Rachmah Norlias ke BPS tingkat pusat tersebut menyertakan dari BPS Kalsel serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) provinsi setempat.
Konsultasi dengan BPS Pusat tersebut saat Komisi I kunjungan kerja (Kunker) ke luar daerah, 10 - 12 September 2023.
