Banjarmasin (ANTARA) - Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mau bicarakan "padi apung" dengan Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia di Jakarta.
Sekretaris Komisi II yang juga membidangi pertanian secara umum, HM Iqbal Yudiannor mengemukakan itu menjawab Antara Kalsel, sebelum bertolak ke Jakarta, Ahad.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) itu menerangkan, pembicaraan padi apung dengan Kementan sehubungan provinsinya yang merupakan daerah agraris belakang ini banjir sering melanda.
"Kita berharap padi apung bisa menjadi solusi mengatasi usah tani dalam keadaan banjir atau dengan kata lain tanaman tidak akan terendam sehingga dapat menghasilkan," ujar wakil rakyat bergelar sarjana ekonomi kelahiran Tahun 1976 itu.
Pasalnya, lanjut laki-laki kelahiran "Gunung Bamega" (bernega/berawan) atau "Bumi Sa-ijaan" Kotabaru itu, akibat banjir besar yang melanda hampir seluruh wilayah Kalsel Januari 2021, dan beberapa kali banjir susulan, usaha tani banyak gagal panen.
Sebagai sebab akibat gagal panen tersebut produksi padi Kalsel tidak maksimal, kendati dalam perhitungan masih tetap surplus, tambah wakil rakyat beusia 47 tahun tersebut.
Sementara Kalsel dengan slogan "kindai limpuar" (bahasa daerah Banjar, kindai = tempat menyimpan padi, limpuar= melampaui batas daya tampung) yang sejak Tahun 2010 sebagai penyangga ketahanan pangan nasional, juga akan menjadi penyangga Ibu Kota Negara (IKN) nantinya.
"Sebagai penyangga pangan IKN, produksi padi Kalsel harus meningkat atau minimal jangan menurun. Tapi kalau tidak ada solusi usaha tani terutama menghadapi/antisipasi bencana banjir tak mustahil pula produksi padi kita sulit meningkat," demikian Iqbal Yudiannor.
Konsultasi Komisi II DPRD Kalsel yang diketuai Imam Suprastowo dan Wakil Ketuanya Muhammad Yani Helmi tersebut dengan Kementan di Jakarta saat kunjungan kerja ke luar daerah, 21 - 23 Mei 2023.
