Banjarmasin (ANTARA) - DPRD Kalimantan Selatan melalui Panitia Khusus (Pansus) II Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah atau LKPj KDH setempat Tahun 2022 mendorong pemerintah provinsi (Pemprov) setempat mengembangkan sektor pertanian secara umum.
Selain itu, sektor pariwisata serta industri pengolahan agar perekonomian Kalimantan Selatan (Kalsel) tidak lagi tergantung pada sektor pertambangan seperti batu bara, ujar Pansus II LKPj KDH setempat 2022 dalam rekomendasinya.
Baca juga: LEBARAN 2023 - Wisatawan di Loksado meningkat, Pemkab HSS siagakan ambulans
Membacakan rekomendasi Pansus IILKPj KDH Kalsel 2022 itu Wakil Ketuanya Muhammad Yani Helmi pada rapat paripurna internal DPRD provinsi setempat yang dipimpin Ketuanya H Supian HK di Banjarmasin, Rabu sore.
Dalam rekomendasi Pansus II yang diketuai Imam Suprastowo itu menyarankan Pemprov setempat melakukan langkah-langkah nyata dan kolaboratif buat percepatan transformasi struktur ekonomi Kalsel dengan mengembangkan sektor pertanian seperti subsektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan.
Begitu pula terhadap pariwisata serta industri pengolahan agar perekonomian Kalsel yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota tidak lagi bergantung pada sektor pertambangan seperti batu bara yang merupakan sumber daya alam (SDA) terbatas dan tidak dapat diperbaharui.
Pasalnya dari telaahan LKPj KDH setempat 2022, pada tahun teri struktur ekonomi Kalsel masih ketergantungan yang cukup tinggi pada SDA yang bersifat ekstraktif.
Baca juga: Kalsel kemarin, Kalsel tawarkan pariwisata hingga Pesan Bupati jaga integritas PNS
Sebagaimana tergambar dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalsel 2022 masih dominan sektor pertambangan dan penggalian.
Menurut wakil rakyat Kalsel yang duduk di Pansus II LKPj 2022 tersebut, ketergantungan pada sektor pertambangan dan penggalian berpotensi menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif, cenderung berdampak pada degradasi lingkungan dan menyebabkan bencana ekologis.
Kondisi tersebut menggambarkan kebijakan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kalsel masih belum kuat, yang harus menjadi perhatian Pemprov ke depan, demikian antara lain Rekomendasi Pansus II LKPj KDH setempat Tahun Anggaran 2022.
Baca juga: Berita kemarin, Kalsel tawarkan pariwisata alam hingga PT ASDP percepat keberangkatan pemudik
