Pemkab HSS cegah stunting libatkan semua OPD hingga pemerintah desa

Sekda HSS HM Noor berikan keterangan upaya percepatan penangangan stunting Pemkab HSS di Kandangan, Kalimantan Selatan, Senin (27/2/2023). (ANTARA/HO-PROKOPIM SETDA HSS)

Dan kami dalam upaya pencegahan stunting ini telah mengarahkan semua OPD sampai dengan pemerintah desa, untuk melakukan pencegahan stunting,

Kandangan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) terus gencar dalam upaya percepatan pencegahan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem.

Sekretaris Daerah (Sekda) HSS, H Muhammad Noor, di Kandangan, Senin, mengatakan pencegahan dilakukan dengan melibatkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di HSS, sampai dengan pemerintah desa.

“Dan kami dalam upaya pencegahan stunting ini telah mengarahkan semua OPD sampai dengan pemerintah desa," katanya.

Baca juga: Pemkab HSS percepat penurunan stunting

Dijelaskan dia, dengan upaya yang dilakukan pemkab selama 2021-2022 terlihat tren yang menggembirakan dengan penurunan kasus stunting.

Kondisi stunting di HSS, menurut survei yang sudah dilakukan dari tahun 2021, bergeser dari angka sekitar 29.1 persen menjadi 23 persen pada tahun 2022.

Untuk pendataan sendiri Pemkab HSS menggunakan aplikasi, semua data stunting serta perkembangan stunting ada di sana dan tercatat dengan nama dan alamat atau "by name by address".

Baca juga: Bupati launching program Bapak Asuh Anak Stunting di HSS

Sementara puskesmas harus memiliki USG dan alat-alat ukur standar lainnya. Ia mengatakan di HSS sampai saat ini hanya 14 puskesmas yang belum memiliki alat USG.

Pihaknya juga menanggapi kampanye penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai arahan Presiden RI, Joko Widodo bahwa di tahun 2024 Indonesia mencapai angka nol persen.

"Sampai saat ini kita dari Pemkab HSS berdasarkan data keluarga miskin yang sudah menerima bantuan sosial sebanyak 74 persen, dengan penanganan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE),” katanya.