Kandangan (ANTARA) - Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel), H Suriani, membuka rembuk stunting tingkat kabupaten tahun 2025 di Pendopo Bupati HSS.
"Untuk menekan angka stunting telah kita lakukan berbagai upaya intervensi," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan HSS Hendro Martono.
Dijelaskan dia, pada 2023 angka prevalensi stunting menurut data studi Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Kabupaten HSS yaitu 25.4 persen.
Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,1 persen dibanding 20,3 persen pada tahun 2022, dan tahun 2024 prevalensi stunting Kabupaten Hulu Sungai Selatan turun menjadi 19,8 persen.
Baca juga: Pemkab HSS gelar rakor gerakan orang tua asuh cegah stunting
“Dengan berbagai intervensi yang dilakukan berbagai pihak, pada 2024 prevalensi stunting Kabupaten HSS turun 5,6 persen menjadi 19,8 persen,” ujarnya.
Sementara itu, Wabup HSS menyampaikan bahwa kondisi stunting di HSS terus diupayakan penurunannya oleh pemerintah daerah melalui berbagai program inovasi.
Upaya penanganan stunting membutuhkan konvergensi program, dan upaya sinergis dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
"Jadi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau salah satu dinas saja, tapi harus secara bersama-sama oleh berbagai pihak," ucapnya.
Baca juga: Desa Hamayung wakili Kalsel jadi narasumber Praktik Baik Desa Bebas Stunting
Selain itu, wabup menekankan pentingnya intervensi pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagai penentu pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas anak di masa depan.
Wabup juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten HSS selama ini, khususnya bagi tim percepatan penurunan stunting Kabupaten HSS.
”Mari kita optimalkan kegiatan rembuk stunting hari ini dalam upaya sinergitas penurunan stunting di Kalsel pada umumnya, dan HSS pada khususnya agar stunting di tempat kita semakin menurun,” ajak Wabup.
Turut hadir, perwakilan dari forkopimda, Tim Percepatan Stunting dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah, para camat, kepala puskesmas dan penyuluhan KB.
Baca juga: PT AGM dukung pengentasan stunting di HSS
