Banjarmasin (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Selatan mendorong partisipasi aktif masyarakat pada seluruh tahapan pemilu menuju satu tahun pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
"Partisipasi aktif masyarakat ini sebagai wujud nyata mendukung suksesnya pemilu bersejarah dengan digelarnya serentak Pilpres, Pileg dan Pilkada dalam tahun yang sama," kata anggota KPU Kalsel Edy Ariansyah di Banjarmasin, Rabu.
Dijelaskan dia, KPU menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif tak hanya saat puncak pelaksanaan pemungutan suara namun pada tahapan lainnya menuju hari pencoblosan.
Misalnya saat ini, petugas pemutahiran data pemilih (Pantarlih) mulai mendatangi rumah warga untuk melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih untuk Pemilu 2024.
Sehingga masyarakat diminta menyiapkan Kartu Keluarga dan KTP elektronik agar bisa terdata secara akurat sebagai pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) yang nantinya ditetapkan.
Kemudian pada verifikasi faktual bakal calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD), masyarakat juga diberikan ruang memberikan tanggapan dan sanggahan terkait sosok bakal calon yang telah dinyatakan lolos verifikasi administrasi itu.
"Jika misalnya ada data yang tidak benar terkait bakal calon silahkan ajukan sanggahan atau protes ke KPU melalui sarana media yang sudah kami siapkan," jelas Edy.
Di sisi lain, Edy juga meminta partai politik bisa menjalankan fungsinya sebagai pemangku kepentingan kepemiluan dalam pendidikan politik dengan terus mengedukasi kader, simpatisan dan masyarakat pada umumnya agar bisa terlibat aktif dalam pemilu secara
positif sehingga Pemilu 2024 bisa berjalan
demokratis.
KPU Kalsel telah mengikuti nonton bersama pelaksanaan peluncuran Kirap Pemilu Tahun 2024 yang menandai setahun menuju hari pemungutan suara dengan tema "Pemilu sebagai integrasi bangsa".
Sebagaimana diketahui Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dilaksanakan pada 14 Februari 2024 berbarengan dengan Pemilu Legislatif (Pileg) untuk memilih anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD RI.
Kemudian pada 27 November 2022 digelar Pilkada untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota.
