Banjarmasin (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan menggandeng media hingga organisasi kerukunan umat beragama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk meningkatkan partisipasi pengawasan di Pilkada 2024.
Ketua Bawaslu Kalsel Aries Mardiono pada sosialisasi pengawasan partisipatif dan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan mitra lembaga di Banjarmasin, Kamis, menyampaikan kegiatan ini penting untuk membangun sinergi kuat dan kebersamaan suksesi Pilkada 2024.
Baca juga: Bawaslu Kalsel kawal coklit guna lindungi hak pilih masyarakat
Karenanya Bawaslu, ungkap dia, menggandeng lembaga yang memiliki pengaruh besar bagi publik, seperti media massa, MUI, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), organisasi kerukunan suku di Kalsel dan forum disabilitas Kalsel.
"Dukungan semua lembaga dan organisasi ini jadi semangat kami untuk menegakkan keadilan Pilkada dalam setiap tahapan hingga semua berkualitas," ujar Aries.
Tahapan Pilkada serentak 2024, menurut dia, sudah dimulai, di mana saat ini dilakukan pendataan pemilih, di mana semua harus terlibat mengawasi hingga tidak ada yang satu orang pun yang berhak tertinggi di pesta demokrasi ini.
"Pemutakhiran data pemilih ini satu perwujudan nyata dari negara melalui penyelenggaraan Pemilu melayani hak konstitusional warga negara," ujarnya.
Baca juga: Bawaslu Kalsel awasi netralitas ASN pada Pilkada
Karenanya Bawaslu pada proses validasi data pemilih untuk Pilkada serentak pada 27 November 2024 ini sangat fokus dengan harapan dibantu semua lembaga dan organisasi yang menjalin kerja sama tersebut.
Demikian juga saat ini, ungkap Aries, dilaksanakan verifikasi faktual dukungan bakal calon dari perorangan atau independen, yakni, Pilkada kabupaten/kota.
"Ada empat pasangan calon independen yang mengikuti verifikasi faktual saat ini, satu di Hulu Sungai Tengah, satu di Tapin dan duanya di Kotabaru," ungkap dia.
Menurut dia, semua proses ini termasuk bakal calon yang diusung partai politik harus taat asas dan taat prosedur.
"Setidaknya, kalau kita tidak bisa menghadirkan demokrasi yang substansial, setidaknya demokrasi yang prosedural kita jaga," ujarnya.
Baca juga: 2.484 pengawas ad-hoc kawal Pilkada 2024 di Kalsel
