"Kantor Perwakilan BI dan Kantor Perwakilan BI Jawa Barat bersinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Kota Banjarmasin," ujar Bimo Epyanto dalam siaran pers di Banjarmasin, Jum'at.
Menurut dia, upaya itu dilakukan agar inflasi inti tetap berada dalam kisaran 3,0±1 persen pada semester I 2023 dan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) kembali ke dalam sasaran 3,0±1 persen pada semester II 2023.
Ruang lingkup kesepakatan bersama itu, jelas dia, fokus pada perdagangan antardaerah untuk menjaga kestabilan harga dan pemasaran bahan pangan.
Di samping itu, lanjut dia, mendukung ketahanan pangan dengan menjaga ketersediaan pasokan bahan pangan.
Bupati Subang Ruhimat mengatakan, Kabupaten Subang merupakan salah satu lumbung padi nasional.
Dia menyatakan, pihaknya akan tetap mempertahankan Subang sebagai lumbung padi nasional, karena menjadi salah satu faktor penting dalam pengendalian inflasi.
"Tingkat Inflasi kami masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat karena itu kami mencoba untuk mengatasi dan mempertahankan hal itu," tutur Ruhimat.
Kerja sama antara Pemkot Banjarmasin dan Pemkab Subang, sebut dia, merupakan bentuk kerja sama Government to Government.
Dalam waktu dekat, terang dia, kerjasama tersebut akan dilanjutkan dan diimplementasikan hingga ke tataran Business to Business antara BUMD Subang (PT Subang Sejahtera) dan BUMD Kalimantan Selatan (PT Bangun Banua), agar ketersediaan beras di Banjarmasin dan Kalimantan Selatan bisa ditingkatkan.
Kerja sama antara Pemkot Banjarmasin dan Pemkab Subang dalam rangka pengendalian inflasi, ungkap dia, tidak lepas dukungan penuh dan sinergi dengan Bank Indonesia.
Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, inflasi menjadi perhatian nasional sehingga upaya pengendalian inflasi membutuhkan kerja keras dan sinergi antardaerah.
Pada tahap awal, terang dia, kerjasama antara Banjarmasin dan Subang akan fokus pada komoditas beras, mengingat Subang berperan sebagai daerah pemasok dan Banjarmasin sebagai pasarnya.
“Karena karakteristik beras pamukan Subang, khususnya dinilai cocok bagi preferensi masyarakat Banjarmasin yang menyukai beras pera,” ujarnya.
Lebih lanjut dia mengemukakan, pada tahun 2022 harga beras di Banjarmasin cenderung meningkat imbas kenaikan harga BBM.
Selain itu, jelas dia, akibat serangan hama tungro yang menyebabkan gagal panen di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan.
Oleh karena itu, sambung dia, pihaknya meyakini kerjasama tersebut akan mengatasi masalah kurangnya pasokan beras yang menjadi pemicu kenaikan harga beras di Banjarmasin.
"Ke depan, tidak menutup kemungkinan ruang lingkup kerjasama akan ditingkatkan pada komoditas lain, karena Banjarmasin dan Subang sama sama memiliki pelabuhan,” demikian tandasnya.
