Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) berupaya masuk peringkat 10 besar terkait Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang diumumkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) setiap 25 April.

"Pemprov Kalsel terus meningkatkan kinerja terkait penyelenggaraan otda, mudah-mudahan ke depan bisa masuk 10 besar," kata Kepala Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekteratiat Daerah (Setda) Provinsi Kalsel Thaufik Hidayat dikonfirmasi di Banjarmasin, Jumat.

Baca juga: Gubernur Kalsel "sentil" kepala daerah tak hadiri Musrenbang 2025

Thaufik mendampingi Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman mengikuti Upacara Peringatan Otda XXIX/29 secara daring yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Namun, Thaufik mengungkapkan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) mewakili kabupaten di Provinsi Kalsel yang menempati peringkat 10 besar kategori LPPD tingkat kabupaten se-Indonesia.

Dikatakan Thaufik, Pemprov Kalsel akan meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat maupun tata kelola pemerintahan untuk memacu indeks LPPD tingkat nasional.

Pada Hari Otda ke-29, Thaufik menuturkan Wamendagri menyampaikan amanat agar pemerintah daerah harus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Wamendagri menginginkan pemda se-Indonesia berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat," ujar Thaufik.

Baca juga: IPM Kalsel di atas rata-rata nasional pada 2024

Thaufik pun menegaskan semangat otda memberikan keleluasaan kepada pemda agar memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Sementara itu, Wamendagri Bima Arya Sugiarto yang bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Otda ke-29, menyampaikan arahan Mendagri Tito Karnavian, bahwa Hari Otonomi Daerah ini menjadi momentum untuk melakukan sinkronisasi dan evaluasi APBD daerah di Indonesia.

Bima Arya menegaskan sejumlah daerah menunjukkan angka data yang impresif dan inspiratif, kapasitas fiskal menguat, atau kepemimpinan hebat, namun banyak pemerintah daerah yang menunjukkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) jauh dari kuat dan alokasi APBD belum sepenuhnya berpihak pada rakyat.

"Peringatan Hari Otda ke-29 saat yang tepat untuk kita evaluasi tentang otonomi daerah," ungkap Bima Arya.

Mantan Wali Kota Bogor Provinsi Jawa Barat itu menuturkan evaluasi otda meliputi dua sisi terhadap pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui Kemendagri. agar terus beradaptasi dan sinkronisasi.

Wamendagri Bima Arya juga meminta kepala daerah harus mengusung cara pandang yang jauh lebih inovatif, kolaboratif, penthalix, dan kreatif untuk menuju kesuksesan fiskal daerah melalui ekosistem bagi pengembangan ekonomi kreatif atau "New Engine of Growth".

Baca juga: 1.234 CPNS dan PPPK Provinsi Kalsel terima SK


 

Pewarta: Imam Hanafi
Editor : Taufik Ridwan

COPYRIGHT © ANTARA 2026