Program padat karya hingga penerapan pajak karbon

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah informasi penting menghiasi berita ekonomi pada Selasa (9/8/2022) mulai dari prioritas pemerintah menyediakan program padat karya hingga akhir tahun ini merupakan momentum yang tepat untuk menerapkan pajak karbon.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:

1. Program padat karya

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan prioritas pemerintah terkini adalah menyediakan program-program padat karya dan mengundang investasi guna menciptakan sekaligus menyerap lapangan kerja.

Tetapi, dia mengingatkan agar para pemangku kepentingan selalu waspada karena keadaan ekonomi global belum pasti.

Berita selengkapnya klik di sini

2. RI butuh 1 triliun dolar AS capai target SDGs

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan Republik Indonesia (RI) membutuhkan lebih dari 1 triliun dolar AS untuk mencapai target program tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030.

“Indonesia diperkirakan butuh 1 triliun dolar AS untuk mencapai SDGs pada 2030 namun dengan adanya dampak pandemi jelas meningkat signifikan,” katanya.

Berita selengkapnya klik di sini

3. Fitur ekspor 29 perusahaan batubara dinonaktifkan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan telah menonaktifkan fitur ekspor dalam aplikasi Minerba Online Monitoring System (MOMS) bagi 29 perusahaan batu bara yang tidak memenuhi kewajiban DMO kepada industri semen dan industri pupuk.

"Dari 50 perusahaan yang belum melaksanakan penugasan sebanyak 29 perusahaan fitur ekspor pada aplikasi MOMS telah dinonaktifkan," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Berita selengkapnya klik di sini

4. Ekonomi tumbuh 6 persen untuk capai Visi 2045

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam menyatakan ekonomi Indonesia harus mampu tumbuh 6 persen untuk dapat mencapai Visi 2045 yaitu menjadi negara berpendapatan tinggi.

“Harus ada lompatan-lompatan karena kalau kita mau mencapai Visi 2045 tidak bisa lagi sekitar 5 persen pertumbuhan ekonominya. Harus sekitar 6 persen per tahun rata-rata,” katanya.

Berita selengkapnya klik di sini

5. Akhir 2022 momentum tepat terapkan pajak karbon

Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Adi Budiarso mengaku terus mengamati momen yang tepat untuk penerapan pajak karbon pada akhir tahun ini.

"Kami terus memantau kondisi ekonomi global dan domestik untuk melihat momen yang tepat," ungkapnya.

Berita selengkapnya klik di sini

Berita sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat realisasi Padat Karya Tunai (PKT) 2021 Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) mencapai Rp2,4 triliun atau 95,68 persen.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa program infrastruktur kerakyatan atau Padat Karya Tunai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing,” kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut Menteri Basuki, Kementerian PUPR disamping membangun infrastruktur berskala besar, seperti bendungan dan bendung, Kementerian PUPR juga membangun infrastruktur kerakyatan yang dilaksanakan lewat program PKT seperti jaringan irigasi kecil sehingga air dapat mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani.

Tercatat berdasarkan data emonitoring tanggal 23 September 2021, capaian PKT P3TGAI sudah sebesar 95,68 persen senilai Rp2,4 triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 190.958 orang di 10.735 lokasi.

Dengan percepatan realisasi program PKT ini diharapkan dapat mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global akibat Pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang.

Hal ini juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengalihkan anggaran guna mempertahankan daya beli masyarakat terutama rakyat kecil yang disampaikan saat video konferensi Rapat Terbatas dari Istana Merdeka beberapa saat lalu.

Kementerian PUPR sendiri terus mempercepat realisasi Program Padat Karya Tunai (PKT) 2021, salah satunya adalah P3TGAI yang menjangkau 11.968 lokasi dengan anggaran Rp2,7 triliun yang dilaksanakan oleh Balai Besar/ Balai Wilayah Sungai pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air di seluruh Indonesia.

P3TGAI merupakan pekerjaan peningkatan saluran irigasi tersier, dari saluran alam/tanah menjadi saluran dengan pasangan batu/lining yang dikerjakan oleh petani atau penduduk setempat. Petani pekerja diberikan upah harian atau mingguan, sehingga menambah penghasilan petani atau penduduk desa terutama di antara musim tanam dan panen.

Tujuan utama PKT di Bidang Sumber Daya Air (SDA) ini adalah membangun dan memperbaiki saluran irigasi desa yang pengerjaannya dilakukan oleh petani atau penduduk setempat dengan diberikan upah sehingga menambah penghasilan. Dengan tambahan penghasilan bagi petani tersebut, diharapkan jumlah uang yang beredar di desa meningkat dan menjadi stimulan pemulihan ekonomi lokal.

P3TGAI dilaksanakan dengan metode Swakelola - Pola Pemberdayaan – Partisipatif – Padat Karya dengan anggaran Rp225 juta. Anggaran untuk pembangunan fisik sebesar 87 persen atau Rp195 juta dan pendampingan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebesar 13 persen atau Rp30 juta sehingga menciptakan penyerapan tenaga kerja.