Rakor yang diikuti 200 peserta dari perwakilan kabupaten dan kota di Kalsel itu, dihadiri oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono, bupati/walikota, inspektur, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait se-Provinsi Kalimantan Selatan.
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yang diwakili Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar, saat membuka rakor menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang terlibat dalam upaya mendorong penggunaan produk lokal serta peningkatan pendapatan daerah di Kalimantan Selatan.
Sementara sesi diskusi panel menghadirkan narasumber Kepala Perwakilan BPKP Kalsel Rudy M Harahap, Itjen Kemendagri Auditor Ahli Muda Aroli Ridwan Larosa, Sekda Roy Rizali Anwar, Kasatgas I Pencegahan KPK Uding Juharudin, Direktur Advokasi Pemerintah Daerah Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Iwan Herniwan, Dinas Perindustrian Mahyuni, serta moderator Dosen Fakultas Hukum ULM HM Effendy.
Raden Suhartono menyampaikan, BPKP diminta melakukan pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), termasuk produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi (UMKK) pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022.
Selaras dengan hal itu, Kementerian/Lembaga/Daerah diinstruksikan merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan 40% dari anggaran belanja untuk produk UMKK dari hasil produksi dalam negeri.
“Total alokasi untuk belanja produk UMKK tahun 2022 hanya mencapai Rp279,39 triliun atau 25,63% dari kewajiban alokasi belanja sebesar Rp1.089,88 triliun secara nasional, sementara untuk realisasi belanja UMKK selama semester 1 tahun 2022 sebesar Rp48,13 triliun atau 17,23% dari alokasi secara nasional,” imbuh Raden.
Pada 2022, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat merealisasikan paling sedikit Rp400 triliun belanjanya untuk pembelian produk dalam negeri (PDN). Dalam hal ini, penggunaan PDN sebagai substitusi produk impor diproyeksikan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67-1,71%.
Raden juga mengungkapkan hasil pengawasan BPKP pada BUMN sektor kesehatan dan energi menunjukkan ketergantungan atas barang impor masih cukup tinggi, masing-masing mencapai 66,35% dan 74,87%. Selain itu, BPKP menemukan beberapa permasalahan dari sisi pemerintah yang turut menghambat penyerapan produk-produk dalam negeri.
