Kepala DPPPAKB Provinsi Kalsel Sri Mawarni mengatakan program prioritas pada 2025 bertujuan untuk menentukan target kesejahteraan perempuan dan anak di Provinsi Kalsel, terutama menurunkan angka stunting.
Baca juga: Sambang Nusa Presisi Polda Kalsel bantu 100 anak stunting hingga tebar 25 ribu benih ikan
“Program DPPPAKB Kalsel juga telah berupaya untuk mencegah stunting dengan program pada dinas terkait dengan konvergensi meliputi Bappeda, Dinkes, PUPR, Pertanian, Peternakan dan Perkebunan," ujar Mawar dikonfirmasi di Banjarmasin, Kamis.
Selain itu, Mawar menyebutkan upaya peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak juga dilakukan melalui edukasi intensif kepada masyarakat melalui kolaborasi berbagai instansi.
Ke depan, Mawar mengharapkan peran lembaga masyarakat utama untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak agar program DPPPAKB Kalsel dapat terus berkembang dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, terutama mensejahterakan perempuan dan anak di Kalsel.
Mawar menjelaskan sembilan program prioritas pada 2025, yakni program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, program perlindungan perempuan, program peningkatan kualitas keluarga, program pengelolaan sistem data gender dan anak.
Baca juga: Kalsel kemarin dari stunting hingga kreatifitas wirausaha
Program pemenuhan hak anak, program perlindungan khusus anak, program pengendalian pendudukan, program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS), dan program penunjang urusan pemerintah daerah Provinsi Kalsel.
DPPPAKB Kalsel juga mensosialisasikan dan advokasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (KPA) pada masyarakat, pembentukan desa/kelurahan ramah perempuan dan peduli anak (D/KRPPA) dan PATBM, penguatan pelayanan UPTD PPA, penguatan sub klaster hak anak, dan sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak.
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Provinsi Kalsel, Peningkatan ekonomi perempuan dalam industri rumahan, Percepatan Penurunan Stunting dan Sosialisasi dan pembinaan remaja tentang Generasi Berencana.
“Kita memiliki 22 kegiatan dengan 63 sub kegiatan yang akan digencarkan pada 2025,” ucap Mawar.
Baca juga: Fraksi Demokrat DPRD Banjarbaru dorong Pemkot percepat atasi stunting
