Doha/Yerusalem (ANTARA) - Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera di Gaza setelah melewati upaya mediasi intensif yang dilakukan oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat (AS), demikian diumumkan perdana menteri (PM) Qatar pada Rabu (15/1).
Kesepakatan itu mencakup fase awal penghentian pertempuran di Gaza, yang telah berlangsung selama lebih dari 15 bulan, selama 42 hari. Militer Israel akan menarik pasukannya dari area-area padat penduduk ke pinggiran Gaza, sehingga memungkinkan pengungsi Palestina kembali ke rumah mereka di Jalur Gaza.
Bantuan kemanusiaan akan diizinkan masuk. Sebanyak 600 truk akan memasuki Gaza setiap harinya, termasuk 50 truk di antaranya yang mengangkut bahan bakar yang sangat dibutuhkan untuk memulihkan aliran listrik di wilayah tersebut, lapor stasiun berita milik pemerintah Israel, Kan TV.
Dalam sebuah konferensi pers, PM sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani mengumumkan bahwa Israel dan Hamas sepakat akan melakukan pertukaran sandera dan tawanan serta menciptakan ketenangan yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk mewujudkan gencatan senjata permanen. Pelaksanaan kesepakatan ini dijadwalkan berlaku mulai Minggu (19/1), dengan Hamas membebaskan 33 sandera sebagai ganti tawanan Palestina pada fase pertama.
Rincian fase selanjutnya akan diumumkan kemudian.
Dalam sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Qatar, Mesir, dan AS, ketiga mediator tersebut menegaskan peran mereka sebagai penjamin dalam kesepakatan gencatan senjata itu. Mereka menyampaikan akan membantu memastikan seluruh tiga fase di dalam kesepakatan gencatan senjata itu dilaksanakan secara sepenuhnya oleh kedua pihak.
"Oleh karena itu, para mediator akan bekerja sama untuk memastikan bahwa kedua pihak menjalankan kewajiban yang tercantum di dalam kesepakatan, dan bahwa ketiga fase dilaksanakan secara penuh," kata pernyataan tersebut.
Berbicara dari Gedung Putih, Presiden AS Joe Biden menyebut kesepakatan itu sebagai "salah satu negosiasi tersulit yang pernah saya alami." Dia juga menekankan tujuan untuk mengakhiri perang Israel-Hamas. Dalam enam pekan ke depan, "Israel akan merundingkan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai fase kedua, yakni pengakhiran perang secara permanen," tutur Biden.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyambut baik kesepakatan tersebut.
"Prioritas kita adalah meringankan penderitaan luar biasa yang disebabkan oleh konflik ini," kata Guterres.
Guterres menambahkan bahwa PBB siap mendukung implementasi kesepakatan dan menyalurkan bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan kepada warga Palestina. Guterres juga menyerukan kepada semua pihak agar berupaya mencapai "solusi dua negara yang telah dinegosiasikan" sebagai prioritas yang mendesak.
Hamas menyambut kesepakatan gencatan senjata itu sebagai sebuah kemenangan. Pejabat senior Hamas Khalil al-Hayya memuji ketangguhan dan pengorbanan warga Palestina.
Otoritas dan Kabinet Keamanan Israel akan melangsungkan pertemuan pada Kamis (16/1) dalam dua rapat berturut-turut untuk melakukan pemungutan suara perihal kesepakatan itu. Meski Netanyahu diyakini akan mengantongi suara mayoritas, mitra-mitra koalisi utama Netanyahu, yakni Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir, telah mengancam akan mundur dari pemerintahan kecuali ada komitmen yang jelas untuk melanjutkan pertempuran di Gaza setelah pemulangan para sandera.
Langkah semacam itu dapat memecah belah kekuatan mayoritas Netanyahu, yang berpotensi memicu pemilihan umum dini.
Presiden Israel Isaac Herzog mendesak agar menyetujui kesepakatan itu, dan menyebutnya sebagai "langkah yang benar, penting, dan diperlukan".
Pertama kali dikemukakan pada Mei 2024, kesepakatan itu tercapai menyusul pembicaraan tidak langsung antara Israel dan Hamas, yang sempat terhenti beberapa kali. Perundingan memuncak pada negosiasi intensif selama empat hari di Doha.
Perang Israel-Hamas pecah pada 7 Oktober 2023, saat Hamas melancarkan serangan ke Israel, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera sekitar 250 lainnya. Serangan balasan Israel ke Gaza telah menewaskan lebih dari 46.700 orang dan meluluhlantakkan sebagian besar wilayah Gaza, ungkap otoritas kesehatan Gaza.
Seorang warga Palestina berada di antara tenda-tenda yang hancur setelah dibom Israel di kota Deir al-Balah, Jalur Gaza tengah, pada 14 Januari 2025. (ANTARA/Xinhua/Rizek Abdeljawad)
Presiden Mesir Abdel-Fattah al-Sisi pada Rabu menyambut baik kesepakatan gencatan senjata itu, yang dicapai "usai melewati upaya yang sulit selama lebih dari setahun di bawah mediasi Mesir, Qatar, dan AS".
Sementara itu, saluran TV pemerintah Mesir melaporkan bahwa koordinasi saat ini sedang berlangsung untuk membuka sisi Palestina di perlintasan Rafah di perbatasan Mesir-Gaza untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke wilayah kantong tersebut.
"Mesir siap mengirim jumlah bantuan terbesar ke Gaza," lapor saluran TV pemerintah Mesir, mengutip pernyataan pejabat tinggi yang enggan disebutkan namanya.
Uni Emirat Arab (UEA) pada Rabu yang sama menyatakan dukungan kuatnya terhadap kesepakatan gencatan senjata yang baru diumumkan tersebut, maupun pembebasan para tahanan, sandera, dan tawanan.
Menteri Luar Negeri UEA Abdullah bin Zayed Al Nahyan menyerukan kepada kedua pihak agar menghormati komitmen mereka terkait kesepakatan gencatan senjata itu, seraya menggarisbawahi perlunya meringankan penderitaan para tahanan Palestina dan sandera Israel.
Penerjemah: Xinhua
Editor: Natisha Andarningtyas
