Banjarmasin (ANTARA) - Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) HM Lutfi Saifuddin SSos mengharapkan, agar ke depan pendidikan di Kalsel fokus pada penanganan dampak pandemi COVID-19.
Harapan itu dia kemukakan di Banjarmasin, Kamis (21/7/22), usai mendengar paparan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel mengenai hasil evaluasi sementara perkembangan/keadaan pendidikan di provinsinya selama masa pandemi COVID-19.
“Ke depan program-program yang dilaksanakan Disdikbud terkait dengan penanggulangan dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan,” tegas anggota DPRD Kalsel dua periode itu.
"Terutama untuk mengejar ketertinggalan yang selama dua tahun pandemi COVID-19 terjadi pada seluruh tingkatan sekolah," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Kalsel I/Kota Banjarmasin tersebut.
Menurut dia, adanya perbedaan sangat signifikan terhadap peserta didik di Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota pada masa sebelum pandemi dengan keadaan sekarang.
"Sebagai contoh dari segi pendidikan karakter yang biasanya dilakukan di sekolah, dua tahun terakhir harus dilakukan oleh orangtua di rumah yang hasilnya tidak merata," ungkapnya.
Belum lagi penyampaian materi yang tidak maksimal karena keterbatasan kesempatan tatap muka antara guru dan peserta didik.
“Bahkan ada anak-anak kita yang saat ini kelas 2-3 sekolah dasar (SD) baru tahun ini merasakan sekolah setelah lulus Taman Kanak-kanak (TK), karena sebelumnya belajar di rumah,” jelasnya lagi.
Wakil rakyat dari Partai Gerindra itu mengakui, pandemi COVID-19 yang berlangsung selama dua tahun terakhir berdampak besar bagi sektor pendidikan di Kalsel yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa.
"Menyusul harus diterapkannya sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akibat peningkatan kasus positif COVID-19 di hampir seluruh wilayah," ujarnya.
"Padahal sebagian besar sekolah belum siap melaksanakan PJJ karena berbagai kendala. Selain itu kesiapan SDM yang dipaksa mengubah cara belajar yang sebelumnya dilaksanakan di sekolah menjadi belajar di rumah," demikian Lutfi Saifuddin.
Sementara Kepala Disdikbud Kalsel Muhammadun menyatakan, pihaknya bersyukur tahun ini sudah dapat melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara penuh.
Dirinya juga sudah melakukan pengecekan ke sekolah-sekolah di bawah naungan instansinya, yang saat ini masih menjalani Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk peserta didik baru seiring mulainya tahun ajaran 2022/2023.
Terkait dengan dorongan dewan provinsi untuk mengejar ketertinggalan sektor pendidikan saat masa pandemi COVID-19, Madun, panggilan akrabnya, mengaku akan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar.
Menurut dia, kurikulum tersebut kemungkinan cukup efektif penerapannya di Kalsel, terutama dalam memaksimalkan sektor pendidikan yang saat ini sudah menggelar PTM secara penuh.
"Pasalnya kurikulum Merdeka Belajar fokus pada pembelajaran intrakurikuler yang beragam dan lebih intensif," ujar Madun, usai rapat bersama Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi pendidikan dan kesehatan di Banjarmasin, Rabu (20/7/22).
Ia menambahkan, dengan penerapan kurikulum Merdeka Belajar, peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep serta memperkuat kompetensinya terhadap bidang tertentu.
“Kurikulum itu memberikan kebebasan kepala sekolah dan guru untuk mengatur jam pelajaran. Misalnya selama seminggu penuh belajar matematika atau biologi, tidak masalah. Selama jam pelajarannya terpenuhi,” tuturnya.
Ia menyatakan, pihaknya harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan yang terjadi selama pandemi COVID-19.
"Apalagi untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dalam dunia global yang tentunya harus persiapan sejak dini," demikian Madun.
