Kotabaru (ANTARA) - Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimatan Selatan Mukri meresmikan Rumah "Restorative Justice" Kotabaru.
"Kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung tersebut diteruskan dalam bentuk kebijakan yang bersifat operasional, salah satunya dengan mendorong daerah membentuk Rumah Restorative Justice melalui kerja sama dengan pihak terkait terutama dengan pemerintah daerah setempat," katanya Rabu.
Dikatakan, menjadi catatan penting bagi ranah penegakan hukum di Kotabaru.
Karena di "Bumi Saijaan" dibangun empat rumah RJ di 4 Kelurahan yaitu Kotabaru Hilir, Kotabaru Hulu, Kotabaru Tengah dan Baharu Selatan.
Untuk wilayah Kalimantan Selatan, pembentukan Rumah Restorative Justice bukanlah hal yang baru dilakukan. Di beberapa Kabupaten/Kota telah dibetuk rumah restorative justice (RJ) dan terakhir kemaren di Kabupaten Tanah Bumbu.
Hasilnya, positif serta mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan di daerah mereka masing-masing.
Hal ini menandakan urgensi pembentukan rumah restorative justice di daerah untuk menjawab kebutuhan sarana demi memudahkan penyelesaian perkara diluar persidangan melalui penerapan mediasi penal dengan pendekatan restorative justice.
Bahkan akan ada 198 Desa yang sebentar lagi akan diresmikan baik secara Luring maupun Daring (Online).
Diharapkan Rumah RJ dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan dirasakan keberadaanya oleh masyarakat sebagai tempat pelaksanaan musyawarah mufakat dan perdamaian untuk menyelesaikan masalah / perkara pidana yang terjadi, yang dimediasikan oleh Jaksa dengan disaksikan para tokoh masyarakat, tokoh adat dan/atau tokoh agama setempat (mediasi penal dengan pendekatan restorative justice).
Sementara itu, Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Fiat justisia ruat coelum, pepatah latin ini memiliki arti “meski langit runtuh keadilan harus ditegakkan”.
