Batulicin, Kalsel (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Yani Helmi meminta pemerintah agar melibatkan warga pesisir untuk ikut mengelola rehabilitasi hutan mangrove atau bakau.
"Pemerintah agar tetap melibatkan warganya yang rata-rata tinggal di wilayah pesisir untuk diikutsertakan dalam program rehabilitasi mangrove," tegasnya di Balai Desa Sagumbang - Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu).
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanbu itu, masyarakat pesisir sebenarnya sangat memahami mengenai tanaman mangrove.
"Sebagai pemerhati pastinya tidak ada pekerjaan itu sia-sia. Apa yang harus kita tanam tentu harus berhasil, selain pengawasan juga harus ada pembinaan kembali agar program tersebut berjalan baik," lanjutnya.
"Guna tananan mangrove yang berkelanjutan, sangat wajar kalau pemerintah harus mempersiapkan semaksimal mungkin," tambah anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan yang juga membidangi kehutanan, kelautan dan perikanan itu.
Menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar itu, tidak mungkin menginstruksikan hanya dengan ucapan saja kan harus ada bukti kerja nyata dengan gerakan.
Tetapi, dia menyarankan pemerintah harus serius membuat konsep pengelolaan rehabilitasi ekosistem secara baik dengan tetap bersinergi agar program yang dicanangkan mampu terealisasi optimal.
"Tolong dipikirkan serta dikonsep benar-benar melalui anggaran dari BKSDA selain itu BPDASHL, BRGM yang kaitannya dengan Dinas Kehutanan (Dishut), Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) Kalsel hingga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dibicarakan baik-baik dan yang tidak hadir disampaikan juga ke masing-masing pimpinan diinstansinya," ucapnya.
Bahkan, laki-laki yang akrab dengan sapaan Paman Yani itu menyatakan, dirinya siap membantu apabila sejumlah tim merasa kesulitan dalam menganggarkan program realisasi peningkatan rehabilitasi ekosistem mangrove di wilayah pesisir di Kalsel.
"Baik itu insentifnya. Tetapi dari Kementerian juga tetap bisa bahu membahu. Kalau Bicara soal anggaran dana desa itu nanti, hubungannya ada di tingkat kabupaten. Saya akan diskusikan selanjutnya dengan Sekdaprov Kalsel agar program itu tidak terkesan sia-sia," tuturnya.
Soal dipertaruhkannya kerugian, dia memaparkan, ada dua kemungkinan dampak negatif yang bakal didapat warga yang tinggal di sebagian wilayah pesisir yang mayoritas pekerjaannya juga masih terlihat sebagai petani, budidaya ikan dan nelayan.
"Saya tidak ingin seperti daerah Kurau, Kabupaten Tanah Laut (Tala) yang sudah terkena dampak airnya. Tentu daerah Kusan Hilir dan Batulicin jangan sampai tenggelam sehingga merugikan sektor pertanian mengalami dampak begitu besar," paparnya.
Ia menyebutkan, ada sekitar tiga desa di "Bumi Tuntung Pandang" Tala tenggelam akibat hutan mangrove tidak terawat secara optimal, bahkan menurutnya sangat fatal apabila menjadi pembiaran.
"Meskipun itu bukan wewenang kewilayahan. Justru tidak mau terjadi di Dapil saya. Maka dari itu, Kementerian, Pemprov dan Pemkab bisa duduk bersama untuk menyamakan persepsi agar masyarakat di Tanbu bisa memahami ini dan menangkap secara baik atas program tersebut," demikian Paman Yani.
