Marabahan (ANTARA) - Bupati Barito Kuala, Kalimantan Selatan Hj Noormiliyani AS menyerahkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Pembinaan dan Pengawasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tahun Kinerja 2021 kepada 47 SKPD di lingkungan Pemkab Barito Kuala (Batola), Senin (25/10).
Ke-47 SKPD menerima hasil penilaian yang berlangsung di Aula Selidah Kantor Bupati Batola ini terdiri 30 dinas/instansi dan 17 kecamatan.
“Tujuan dari pelaksanaan ini agar SKPD mengetahui hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi serta pembinaan dan pengawasan TPP tahun kinerja 2021,” papar Sekdakab Batola H Zulkipli Yadi Noor.
Bagi SKPD yang hasil RB dan SAKIP yang memperoleh nilai A dan BB, lanjut mantan Kepala Bappelitbang Batola ini, diberikan piagam dan hasil evaluasi. Sedangkan yang memperoleh nilai B, C, dan CC hanya diberikan hasil evaluasi.
“Tahun 2021 ini indeks RB kita mengalami kenaikan signifikan kendati hasilnya masih menunggu verifikasi akhir dari Kemen-PANRB,” paparnya.
Untuk pembinaan dan pengawasan TPP terdapat lima SKPD mendapatkan piagam penghargaan, sebut dia, masing-masing Bappelitbang, Disperkim, DPPKBP3A, Disporbudpar dan Disbunak.
Sedangkan mendapatkan penghargaan atas komitmen dan kontribusinya dalam pembangunan zona integritas wilyah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), jelas dia, terdapat SKPD terdiri dari Disdukcapil, DPMPTSP, BP2RD, RSUD H Abdul Aziz, Kecamatan Marabahan dan Kecamatan Anjir Muara.
Selanjutnya, penghargaan atas prestasi SAKIP dari 47 SKPD terdapat empat SKPD yang mendapat nilai A, 13 SKPD meraih nilai BB, 19 SKPD meraih nilai B, 10 SKPD mendapat nilai CC dan satu SKPD bernilai C.
Khusus SKPD mendapatkan nilai A, terang dia, masing-masing diraih Distan-TPH, BPKAD, DPPKBP3A dn DLH.
Sedangkan meraih nilai BB, papar dia, ada 13 SKPD masing-masing Bappelitbang, Disbunak, Bapegdiklat, Disdik, Disperkim, Dispersip, DKPP, DPUPR, Kecamatan Anjir Muara, DPMD, Kecamatan Marabahan, Dishub dan Disporbudpar.
"Selebihnya terdapat 19 SKPD meraih nilai B, 10 SKPD meraih nilai C, dan satu SKPD bernilai C,"tegasnya.
Pada tahun 2021, sambung dia, Pemkab Batola juga mengusulkan 7 SKPD mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui SK Bupati Nomor : 188.45/559/KUM/2021 masing-masing Disdik, Diskes, DKPP, DPPKBP3A, BPKAD, Bapegdiklat dan Kecamatan Alalak.
Selain itu, lanjutnya lagi, terhadap capaian rencana aksi MCP KPK, capaian Batola per Oktober masih di posisi 52,44 persen dari target minimal.
Dari delapan area intervensi, ungkap dia, rata-rata capaian masih jauh berada di bawah target yang ditentukan.
Sementara, Bupati Batola Hj Noormiliyani AS mengharapkan perhatian dan kesungguhan para pimpinan SKPD untuk memenuhi semua komponen penilaian yang ditetapkan.
“Kita hanya punya waktu sekitar dua bulan untuk mencapai target minimal 80 persen. Untuk itu pergunakanlah sisa waktu sebaik-baiknya agar Desember 2021 target 80 persen sudah harus tercapai,” tekan bupati.
Kemudian, terhadap sejumlah rekomendasi temuan BPK yang masih belum ditindaklanjuti para SKPD, mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel mengharapkan, perhatian dan keseriusan melakukan tindaklanjut dengan menyelesaikan seluruh rekomendasi dalam waktu secepatnya agar pada target masa jabatannya semuanya sudah selesai.
Untuk Satgas Pencegahan Korupsi, bupati perempuan satu-satunya di Kalsel minta, untuk lebih intens mengawal progres capaian tindaklanjut rekomendasi BPK, serta secara periodik melaporkan progresnya kepadanya.
Terhadap kepada SKPD telah melaksanakan RB, SAKIP serta Pembinaan dan Pengawasan TPP pembinaan dengan baik, bupati mengucapkan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya.
Bupati mengharapkan keberhasilan yang telah dicapai hendaknya dapat dipertahankan.
"Sedangkan bagi SKPD belum memperoleh hasil baik hendaknya terus berusaha meningkatkan dengan senantiasa melakukan perubahan-perubahan,"pintanya.
