Batulicin (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.
Hal ini ditegaskan oleh Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif, saat melakukan audiensi perencanaan pembangunan dan pelayanan publik bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta beberapa waktu lalu.
Baca juga: Wali Kota Banjarmasin pastikan RPJMD 2025-2029 selaras dengan pusat
"Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kami di Tanah Bumbu untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional," kata Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif di Batulicin Rabu.
Bupati mengatakan, perencanaan pembangunan bukan hanya harus terdokumentasi, tetapi juga harus berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, Bupati juga menyampaikan capaian dan progres reformasi birokrasi yang telah diraih Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Pada tahun 2023, Indeks Reformasi Birokrasi (RB) mencatat nilai 68,75 persen atau masuk kategori B meningkat menjadi 72,04 persen atau masuk kategori BB pada periode 2024.
Sementara itu, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) masih bertahan pada kategori B selama dua tahun terakhir, dengan harapan meningkat menjadi kategori A atau minimal BB periode 2025.
Dalam aspek pelayanan publik, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Tanah Bumbu juga menunjukkan peningkatan signifikan, dari 3,20 kategori B- pada 2023 menjadi 3,79 kategori Baik pada 2024.
Baca juga: Batola Regent distributes 12 "kelotok ces" machines to fisheries group
Bupati juga menyoroti pentingnya penguatan zona integritas. Sejak 2019 baru satu unit kerja yang berhasil meraih predikat WBK yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Dirinya menegaskan komitmen pemerintahannya untuk mendorong lebih banyak SKPD meraih predikat WBK maupun WBBM. Melalui pendekatan yang sistematis, terukur, dan partisipatif.
"Kami sangat berharap melalui audiensi ini, Pemkab Tanah Bumbu mendapatkan arahan dan sinergi dari KemenPAN-RB. Guna menyempurnakan langkah-langkah pembangunan dan reformasi birokrasi yang sedang kami jalankan," tutur Bupati.
