Kandangan (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Hulu Sungai Selatan (HSS), H. Muhammad Noor, mengikuti proses tindak lanjut evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) virtual Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan RB, di ruang media center Setda HSS.
Ia mengatakan, tujuan dari reformasi birokrasi ini sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik, dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif dan melayani prima.
"Dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik, sehingga masyarakat merasakan kepuasan dalam mendapatkan pelayanan yang diberikan," katanya, Rabu (6/10) kemarin.
Dijelaskan dia, berterimakasih kepada KemenPAN RB yang akan mengevaluasi kinerja Pemkab HSS, diharapkan berdampak pada percepatan pencapaian nilai-nilai indikator pelayanan, untuk tercapainya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan pada KemenPAN RB, Aan Syaiful Ambia, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen Pemkab HSS.
"Pemkab HSS terus bergerak, dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah," katanya, yang juga penanggung jawab Tim Evaluator Reformasi Birokrasi KemenPAN dan RB
Selain menyampaikan teknis dan evaluasi, ia juga menjelaskan terkait ekspektasi reformasi birokrasi seperti apa yang pemerintah daerah ingin capai, dan menjadikan akuntabilitas kinerja sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi.
Sedangkan, Pengelola Akuntabilitas Kemenpan RB, Alifta Rahma Nirmala, berharap Pemkab HSS secara bersama-sama dapat membangun birokrasi yang inovatif, produktif dan bersinergi dengan visi misi daerahnya sendiri.
Ia juga ingin dengan adanya masukan-masukan serta arahan dari pihaknya, dapat segera ditindaklanjuti agar reformasi birokrasi di Kabupaten HSS dapat dilaksanakan sesuai apa yang direncanakan.
Turut hadir dan mengikuti, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda HSS, Sasmi Rifani, Kabag Organisasi Auliya Sofi Azmi, kepala OPD dari tempat kerja masing-masing.
Baca juga: Samsat Kandangan serahkan SK bagi hasil pajak kendaraan
Baca juga: Penyempurnaan perubahan APBD 2021 HSS disetujui legislatif dan eksekutif
