Banjarmasin (ANTARA) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan meminta pemerintah provinsi (Pemprov) setempat agar jangan terlambat pembayaran tunjangan aparatur sipil negara atau ASN serta honorer tenaga kontrak.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Ardiansyah SHut mengemukakan harapan itu dalam keterangan persnya di Banjarmasin, Senin mengingat pengalaman selama ini pembayaran tunjangan ASN dan honorer tenaga kontrak sering terlambat.
"Sudah menjadi rahasia umum, hampir setiap awal tahun anggaran selalu terjadi keterlambatan pembayaran tunjangan ASN dan honorer tenaga kontrak," ungkap mantan Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalsel itu.
"Bahkan terkadang para ASN dan honorer itu baru menerima tunjangan itu awal triwulan kedua tahun berjalan," lanjutnya didampingi Sekretaris fraksi Firman Yusi SP serta anggota H Gusti Rosyadi Ilmi Lc, H Hariyanto SE dan Imam Kanapi.
Keterlambatan pembayaran tunjangan tersebut, menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, HSS dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) itu akan sangat berpengaruh kepada kondisi ekonomi keluarga ASN dan honorer tenaga kontrak.
Karenanya, mantan Wakil Bupati "Bumi Rakat Mufakat" HSS itu meminta Pemprov Kalsel membuat terobosan baru agar hal yang berlangsung lama jangan terus-menerus terjadi dan harus ada solusi.
Fraksi PKS berkeyakinan, jika Pemprov bisa mencari solusi terhadap masalah tersebut, bukan hanya soal kesejahteraan ASN dan honorer tenaga kontrak yang teratasi, namun juga akan mampu membantu menggerakkan ekonomi Kalsel yang turut terpukul akibat pandemi COVID-19.
"Pembayaran tunjangan ASN dan honorer tenaga kontrak serta tenaga harian lepas di lingkungan Pemprov Kalsel Tahun 2021 realisasinya mulai Januari/bulan depan," pinta Fraksi PKS DPRD provinsi setempat.
Fraksi PKS berkeyakinan, jika Pemprov bisa mencari solusi terhadap masalah tersebut, bukan hanya soal kesejahteraan ASN dan honorer tenaga kontrak yang teratasi, namun juga akan mampu membantu menggerakkan ekonomi Kalsel yang turut terpukul akibat pandemi COVID-19.
"Kami juga mengimbau kepada pemerintah kabupaten dan kota (Pemkab/Pemkot) di Kalsel mengambil langkah yang sama, untuk dapat melakukan pembayaran tunjangan ASN dan honorer tenaga kontrak serta tenaga harian lepas sejak Januari 2021," demikian Ardiansyah.
Fraksi PKS minta pembayaran tunjangan asn dan honorer jangan terlambat
Senin, 28 Desember 2020 8:04 WIB