Tanggapi portal parkir Pasar Barabai, ini pernyataan paslon AMAN

Banjarmasin (ANTARA) - Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut Tiga, H Aulia Octaviandi dan H Mansyah Sabri (AMAN), memberikan tanggapan atas pernyataan terkait dengan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena selama ini diketahui APBD HST didominasi DAU dan DAK dari pemerintah pusat.

Calon Bupati HST, H Aulia Octaviandi, mengatakan apabila terpilih di Pilkada mendatang akan menerapkan kebijakan politik berdasarkan fakta, seperti dalam upaya menggali PAD, pertimbangan pajak atau retribusi perlu diperhatikan, apakah ada efek negatifnya untuk masyarakat, semisal retribusi dari portal parkir di Barabai.

"Masa ada portal meningkatkan penerimaan, tapi di sisi lain kita lihat faktanya juga apakah pendapatan masyarakat atau pedagang yang berjualan di daerah yang di portal itu makin meningkat atau menurun," katanya, saat memberikan jawaban dalam debat Pilkada kedua, Rabu (11/11) malam.

Baca juga: Wujudkan pemilu yang berintegritas, KPU ajak menjadi pemilih yang cerdas

Dijelaskan dia, kalau menggunakan prinsip kebijakan yang berdasarkan fakta, maka harus melihat semuanya tidak bisa hanya melihat dari pemasukan, dilihat pula sewa dari retribusi tempat yang diportal itu sendiri, semakin sedikit yang menyewa di situ.

Begitupun, harus melihat siapa yang diuntungkan dan siapa yang menikmati kebijakan itu lebih banyak, yang diutamakan dalam kebijakan tersebut tentunya harusnya rakyat, dan dalam pembangunan salah satunya yang menjadi tolak ukur adalah partisipasi masyarakat.

Calon Wakil Bupati HST,  H Mansyah Sabri, mengatakan peningkatan pendapatan dapat melalui hubungan intensif dengan pemerintah provinsi dan pusat, utamanya dalam menjaring DAU dan DAK seperti belajar dari Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad, maka akan meningkatkan dana untuk pembangunan.

Baca juga: Anggaran BTT untuk penanganan COVID-19 di HST sudah mencapai Rp66 Miliar

"Kalau dananya sudah ada nggak usah pakai portal lagi, karena kita berorientasi membangun untuk rakyat, jangan sampai kebijakan yang diambil akan menyakiti rakyat," katanya.

Ditambahkan dia, terkait IPM HST yang masih berada di posisi ke sembilan se Kalsel, perlu dipikirkan solusinya karena posisi ini tidak berubah sejak sepuluh tahun lalu, dan seharusnya dari rentang waktu yang cukup lama sudah diketahui penyebabnya dan untuk menyusun langkah ke depan.