Jakarta (ANTARA) - Dosen Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (MSP-FPIK) IPB University Dr Fredinan Yulianda mengatakan ancaman krisis pangan tidak secara tiba-tiba akan datang menimpa bangsa Indonesia.
"Akan tetapi ditentukan oleh tiga faktor utama. Faktor pertama terkait pelaku. Pelaku yang memanfaatkan kawasan perairan tawar, pesisir dan laut untuk melakukan eksploitasi sumber daya perikanan," ujar pakar bidang pengelolaan sumber daya perairan itu.
Pelaku sekaligus pengguna yang berkontribusi terhadap krisis pangan melalui perilaku eksploitasi yang merugikan sumber daya dan lingkungan, pemilihan jenis komoditi yang tendensius, jumlah yang tidak terkontrol (melebihi daya dukung) yang terlihat dari indikator jumlah tangkapan semakin menurun dan ukuran semakin kecil, dan pemilihan kawasan yang tidak berbasis distribusi spasial (ruang) yang seimbang.
"Hal ini dapat menimbulkan penurunan kualitas lingkungan dan stok sumberdaya perikanan sehingga kemampuan alam untuk mempertahankan kondisi optimal terhambat," tambah dia.
Baca juga: Perhatikan keamanan pangan saat pesan makan dari aplikasi
Faktor lainnya adalah suplai sumber daya perikanan terkait sekali dengan kemampuan alam untuk menyediakan stok populasi sumberdaya secara maksimal. Saat ini kemampuan alam sudah mulai menurun seiring dengan terjadi penurunan kualitas lingkungan dan kemampuan resiliensi ekosistem atau populasi.
Hal itu menyebabkan ketersediaan sumber daya perikanan di alam mulai terganggu dan mengalami penurunan yang signifikan sehingga suplai sumber daya perikanan mengalami penurunan.
Indikator suplai yang terganggu dapat dilihat dari hasil tangkapan nelayan dan kondisi ikan di pasar ikan. Terdapat diversifikasi jenis komoditi perikanan dari jenis unggulan bergeser ke jenis non unggulan, jumlah tangkapan tidak sebanyak masa lampau, ukuran ikan makin mengecil, serta kualitas daging menurun (diantaranya faktor pencemaran lingkungan).
Penurunan kemampuan alam sebagai suplai komoditi perikanan dipengaruhi oleh faktor pelaku dan faktor kebijakan.
Faktor kebijakan pemerintah menjadi alasan yang ketiga. Kebijakan sektor perikanan cenderung berorientasi ekonomi yang menguntungkan komoditi perikanan komersial dan bernilai ekonomi tinggi. Kebijakan ini sering mengabaikan keseimbangan tatanan sistem ekologi yang dapat merugikan komoditi perikanan lainnya.
Baca juga: Antisipasi potensi krisis pangan dengan sejahterakan nelayan
Ketidakseimbangan ekologi terdiri dari gangguan rantai atau jaring makan, tingkat tropik, relung habitat, fungsi daerah pemijahan (spawning ground), fungsi daerah asuh (nursery ground), jalur migrasi, perlindungan pantai, jalur hijau (green belt) dan fungsi ekologi lainnya.
“Hal ini semuanya bermuara kepada gangguan ketersediaan stok sumber daya perikanan Indonesia," katanya.
Ia menilai kebijakan multisektor sering menimbulkan benturan dan konflik terhadap sektor perikanan yang memerlukan kawasan yang tidak tercemar, tidak terganggu, dan luas yang ideal yang dibutuhkan untuk keseimbangan sistem ekologi.
Pemanfaatan ruang yang sama pada kawasan perairan tawar (daerah aliran sungai), pesisir dan laut untuk kepentingan berbeda seringkali tidak memperhatikan keseimbangan sistem ekologi.
"Pencemaran di perairan tawar, pesisir dan laut, konversi lahan, reklamasi pantai, penanganan limbah dan sampah di perairan masih lemah, penetapan jalur transportasi, dan penyusunan tata ruang yang belum maksimal mempertimbangkan keseimbangan ekologi,” imbuh dia.
Menurut Fredinan, perlu strategi untuk mempertahankan lingkungan tetap terjaga agar produktivitas perikanan bangkit, optimal dan berkelanjutan antara lain membuka peluang pemanfaatan multi jenis komoditi secara proporsional dan merata.
"Sudah saatnya Indonesia harus memiliki kebijakan payung dalam penggunaan ruang perairan tawar, pesisir dan laut yang berorientasi keseimbangan sistem ekologi," katanya.
