Banjarmasin (ANTARA) - Sebanyak tiga dari empat komisi di DPRD Kalimantan Selatan secara bersamaan ke Kalimantan Timur, 21 - 23 Juni 2020 membicarakan hal-hal berkaitan dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke provinsi tetangga tersebut.
Sekretaris DPRD (Sekwan) Kalimantan Selatan (Kalsel) Drs H Antung Mas Rozaniasyah di Banjarmasin, Ahad menerangkan, ketiga komisi yang ke Kalimantan Timur (Kaltim) itu, Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan diketahui Dra Hj Rahmah Norlias dari PAN.
Selain itu, Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel yang diketuai H Sahrujani dari Partai Golkar, serta Komisi IV Bidang Kesra diketuai HM Lutfi Saifuddin dari Partai Gerindra.
Sementara Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel yang diketuai Imam Suprastowo dari PDIP mau mengecek keadaan PT Bank Kalsel atau "Banknya Urang Banua" Cabang Jakarta dalam suasana pandemi COVID-19.
"Namun kunjungan kerja (Kunker) ke Kaltim itu hanya sampai kabupatennya yang berbatasan dengan kabupaten di Kalsel," ujar Sekwan yang akrab dengan sapaan Nunung tersebut.
"Kabupaten di Kaltim yang berbatasan dengan Kalsel yaitu Kabupaten Pasir dengan ibu kotanya Tanah Grogot, dan sebaliknya dari Kalsel Kabupaten Tabalong serta Kabupaten Kotabaru," lanjutnya.
Sedangkan materi pembicara dalam pertemuan dengan pemerintah daerah serta DPRD atau para wakil rakyat "Bumi Mulawarman" Kaltim itu sesuai pembidangan masing-masing komisi.
Dalam Kunker ke Bumi Mulawarman itu, para wakil rakyat "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" atau "Bumi Lambung Mangkurat" Kalsel juga memboyong pejabat instansi terkait dari provinsinya serta kabupaten yang berbatasan, demikian Nunung.
Pada kesempatan terpisah, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H Suripno Sumas SH MH dari PKB menerangkan, sesuai bidang Komisinya akan lebih fokus membicarakan titik/tapal batas pada saat pertemuan dengan urang-urang Kaltim itu nanti.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel H Sahrujani dari Partai Golkar menyatakan, pihaknya fokus membicarakan pembangunan gerbang yang menjadi monomental lintas batas antarprovinsi bertetangga tetangga tersebut dengan status berbeda.
"Kaltim nantinya tempat pemindahan IKN, sedangkan Kalsel sebagai gerbang penyangga IKN yang baru tersebut," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu.
"Kita berharap pembangunan gerbang itu nanti tidak masalah, bahkan saling menunjang antara dua provinsi bersaudara tersebut," demikian Sahrujani menjawab Antara Kalsel.
Tiga komisi DPRD Kalsel ke Kaltim bicarakan terkait IKN
Minggu, 21 Juni 2020 7:34 WIB