Kotabaru Operasikan SPDN

Pemkab Kotabaru, Kalimantan Selatan, mengoperasikan satu stasiun pengisian Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN), di Komplek Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kotabaru, yang akan melayani kebutuhan Bahan Bakar Minyak bersubsidi bagi nelayan di daer

Oleh Imam Hanafi

Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Pemkab Kotabaru, Kalimantan Selatan, mengoperasikan satu stasiun pengisian Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN), di Komplek Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kotabaru, yang akan melayani kebutuhan Bahan Bakar Minyak bersubsidi bagi nelayan di daerah.

Bupati Kotabaru H Irhami Ridjani Rais, di Kotabaru, Senin mengatakan, selain Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN), di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), Kotabaru juga mengusulkan beberapa SPBN untuk dibangun di wilayah lain di Kotabaru.

"SPBN PPI Kotabaru mendapatkan kuota BBM sekitar 325 kiloliter solar subsidi perbulan," ujarnya.

Menurut Bupati, jatah 325 kl tersebut masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan akan BBM jenis solar bagi nelayan di Kotabaru.

Karena nelayan Kotabaru, jumlahnya mencapai puluhan ribu orang, dan semuanya memerlukan solar untuk mengoperasikan kapal tangkapnya.

Irhami berharap, kedepan pemerintah masih akan membuka SPDN yang sama di beberapa daerah psisir yang belum terlayani SPBN, agar kebutuhan BBM untuk nelayan dapat terpenuhi.

Dikatakan, dioperasikannya SPBN di Komplek PPI Kotabaru merupakan hasil kerjasama dengan perusahaan distributor BBM PT Aneka Kimia Raya (AKR) Corpoindo Kotabaru.

"Solar bagi nelayan merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi," tambah Kepala Dinas Perikanan dan kelautan Kotabaru Talib.

Talib mengemukakan, nelayan di Kotabaru sangat mengharapkan semua kebutuhan akan BBM solar bersubsidi bisa dipenuhi dengan mudah.

Ia menegaskan, penyaluran solar bersubsidi ini harus tepat sasaran, maka dalam dalam penyalurannya tidak terlepas dari Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) yang di tetapkan.

Untuk memperoleh BBM bersubsidi, nelayan harus mendaftar kepada pengelola atau melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan mengisi formulir data nelayan, beserta persyaratan lainnya, untuk dibuatkan kartu identitas dan nomor induk.

Sedangkan kapal yang berkapasitas mesin di atas 5 GT, wajib menyertakan rekomendasi dari Dinas Kelautan.

Kepala Cabang PT AKR Corporindo, Hersetiaji, mengharapkan, BBM bersubsidi yang sedianya di tujukan buat nelayan, harus tepat sasaran dan jangan sampai disalahgunakan.

"Sehingga dengan adanya BBM bersubsidi, beban nelayan Kotabaru terkurangi," paparnya.