Pengunjukrasa meminta wakil-wakil rakyat di "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel) yang berjumlah 55 orang itu agar membatalkan rencana ke luar negeri atau Finlandia tersebut.
Pasalnya, menurut pengunjukrasa, kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri tersebut cuma menghabiskan uang rakyat, karena hasilnya tidak akan maksimal dalam pembangunan Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu.
"Mereka atau anggota DPRD Kalsel yang 'batulakan' (bepergian) ke luar negeri sama dengan tidak berakhlak," ujar pengunjukrasa dalam orasinya.
Dalam berunjuk rasa, para elemen masyarakat tersebut membawa sejumlah spanduk yang memrotes rencana pimpinan/anggota DPRD Kalsel ke luar negeri atau Finlandia.
Menemui pengunjukrasa tersebut, Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel H Sahrujani dari Partai Golkar, serta Sekretaris Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel H Suripno Sumas SH MH dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sahrujani yang wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangkasua dan Kabupaten Tabalong itu mengatakan, kalau memang tidak ada urgensinya, kenapa harus pergi ke luar negeri.
"Tetapi sebaliknya kalau studi komparasi itu harus ke luar guna menambah wawasan buat kemajuan pembangunan daerah kita. Kenapa tidak kita laksanakan," lanjut mantan Ketua DPRD HSU tersebut usai menerangkan pengunjukrasa.
Semula pimpinan/anggota DPRD Kalsel mau studi banding ke Finlandia dan Estonia pada Februari 2020 dengan pagu per orang Rp117 juta.
Namun undangan dari Kedutaan Besar Finlandia untuk Indonesia itu hanya pimpinan DPRD Kalsel buat menghadiri expo pada salah satu negara di Benua Eropa tersebut.
