Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyelenggaraan penilaian kota sehat periode berikutnya akan menyertakan pemeringkatan dari baik sampai buruk bagi kepala daerah.
"Sehingga yang paling bawah nanti akan kena sanksi moral dan sosial, apalagi pilkada kita langsung yang dipilih oleh masyarakat, masyarakat nanti yang akan menilai," kata Tito Karnavian usai menyerahkan penghargaan Kota Sehat 2019, di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Penjabat Sekda minta DPKAD Batola Konsultasi Mendagri
Menurut Tito, tanpa menyertakan variabel pemeringkatan seperti sekarang mungkin ada daerah yang tidak peduli dengan program kota sehat ini.
Program kota sehat tersebut, kata dia, sesungguhnya paralel dengan kebijakan Presiden Joko Widodo dalam rangka membangun sumberdaya manusia yang unggul.
Baca juga: HSS raih penghargaan IGA 2019 dari Mendagri RI
"Nanti ada kepala daerah yang memiliki kemauan tapi tidak memiliki kemampuan, tapi ada yang memiliki kemampuan tapi tidak memiliki kemauan, jangan sampai nanti ada yang tidak mampu, tidak mau lagi," ucapnya.
"Dengan pemeringkatan tersebut diharapkan para kepala daerah terpacu meningkatkan jiwa kepemimpinan untuk membangun kota sehat," kata Tito.
Ia mengatakan para kepala daerah diharapkan saling berkompetisi menunjukkan daerah mereka terjamin soal aspek kesehatan, dengan penyediaan program kesehatan, lingkungan sehat, tempat olahraga masyarakat, dan penyediaan aspek kuratif sarana kesehatan.
"Sumberdaya manusia baik bukan hanya ditentukan pendidikan saja, tapi juga kesehatan, kalau warga negara kita memiliki angkatan kerja yang sehat maka akan produktif, biaya untuk kesehatan akan turun," kata Tito..
