Dua skenario pemindahan ASN ke ibukota baru

Banjarbaru (ANTARA) - Kementerian PPN/Bappenas telah merancang dua skenario terkait pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke ibukota baru yang sudah dipastikan lokasinya di Pulau Kalimantan. 

"Pemindahan ASN memerlukan persiapan besar sehingga disiapkan dua skenario," ujar Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S Prawiradinata di Banjarbaru, Senin

Pernyataan itu disampaikan pada Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan untuk Indonesia dengan tema "Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable".

Disebutkan, skenario pertama, apabila memindahkan seluruh ASN baik eksekutif, legislatif, yudikatif yang jumlahnya sebanyak 1,5 juta orang, maka membutuhkan lahan yang luasnya 40 ribu hektare. 

Kedua, apabila memindahkan sebagian ASN melalui skema right-sizing dengan jumlah pegawai negeri sekitar 870 ribu orang, maka diperkirakan membutuhkan lahan seluas 30 ribu hektare.

"Dari dua skenario di atas, skenario pertama dibutuhkan dana sebesar Rp466 triliun, sementara skenario kedua membutuhkan anggaran sebesar Rp323 triliun," ujarnya di depan undangan yang hadir. 

Terkait aspek lingkungan hidup, Rudy menyampaikan tema besar terkait pemindahan ibu kota baru yakni ibukota negara adalah forest city, bukan lagi membangun taman kota tapi didesain sebagai kota hijau.

"Kami ingin memastikan Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Saat ini, baru satu kota di dunia mengklaim forest city yakni London. Awalnya bukan kota hijau, namun didesain dan dikembangkan menjadi forest city," ungkapnya. 

Menteri Lingkungan Hidup periode 2009-2011 Gusti Muhammad Hatta yang menjadi salah satu nara sumber dialog mengatakan, Kalsel sudah memenuhi kriteria kesiapan aspek lingkungan.

"Bicara soal lingkungan hidup, ada kata kunci tidak boleh lepas yakni daya dukung dan daya tampung. Jika 
Jakarta, daya dukung dan daya tampungnya rendah, tapi kalau Kalimantan masih bagus," ucapnya.

Namun yang masih harus menjadi perhatian adalah kebakaran hutan dan lahan yang hampir setiap tahun terjadi sehingga sangat diperlukan kesungguhan semua pihak serta kegiatan proaktif dan preventif.

Terkait aspek sosial dan budaya, nara sumber lain yang juga Dosen Fisip Universitas Lambung Mangkurat Taufik Arbain menelaah dari tiga aspek yakni demografis, sosiologis, dan antropologis.

"Jika ibukota pindah ke Kalimantan Selatan, maka akan ada 1,5 juta penduduk yang menghuni di ibukota baru ditambah 4,2 juta penduduk Kalimantan Selatan, maka total 5,7 juta jiwa," sebutnya. 

Baca juga: Bappenas : Pemindahan ibu kota pasti di Kalimantan

Sementara Rektor ULM Sutarto Hadi menjelaskan Universitas Lambung Mangkurat yang terpisah di lima lokasi pada 2025 akan menempati lokasi yang baru di IKN sehingga harus disiapkan SDM berkualitas. 

Dikatakan, human capital menjadi isu sentral dalam pemindahan ibukota dan masyarakat Kalsel adalah masyarakat yang memiliki daya tahan tinggi dan seluruh civitas ULM siap menyiapkan sumber daya itu.

Baca juga: Gubernur yakin Kalsel ibukota negara


"Dari segi akademis dan intelektual, kita cukup layak men-support ibukota negara di Kalsel. Program Afirmasi dikembangkan untuk mendorong peningkatan pendidikan khususnya bagi dayak meratus," katanya.