Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan.
Melalui berbagai kebijakan yang telah diambil, kini Pemprov Kalsel dinilai telah mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang dibuktikan, dengan mendapatkan nilai A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Penilaian SAKIP A merupakan kategori tertinggi, yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan RB).
Kendati sudah mendapatkan penilaian tertinggi, Pemprov Kalsel masih merasa belum puas dan ingin mendapatkan predikat SAKIP AA.
Mengejar ambisi untuk memberikan pelayanan terbaik tersebut, tim Pemprov Kalsel bersama beberapa media massa di Kalsel datang ke kantor Kemenpan, untuk belajar dan mengetahui upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah, untuk bisa mendapatkan nilai sempurna.
Asisten Administrasi Umum Setda Kalsel Heriansyah yang juga pemimpin rombongan mengatakan, kunjungan tersebut dalam rangka rangka menambah wawasan penguatan peran pers dan optimalisasi kerja pemda di era industri 4.0.
"Melalui perjuangan cukup keras, Pemprov Kalsel telah mendapatkan SAKIP A, kita tidak ingin cepat puas, sehingga akan mengejar predikat SAKIP AA," katanya.
Menurut dia, pada kunjungan tersebut, banyak tambahan pengetahuan dan wawasan yang didapat, antara lain adalah perlu ada upaya integrasi dalam melaksanakan pembangunan antar instansi.
Selain itu, pemerintah juga harus mempu mengembangkan sistem informasi, guna meningkatkan kemampuan dan peran ASN, transparansi sistem keuangan, termasuk harus mampu mengembangkan budgeting secara elektronik (e-budgeting).
Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Kemenpan RB Teguh Wijinarko mengatakan, penilaian SAKIP A, merupakan rangking yang cukup tinggi, hal itu membuktikan, bahwa pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat termasuk program pembangunan yang disusun sudah cukup bagus.
Sehingga bila Pemprov Kalsel yang sudah mendapatkan SAKIP A dan ingin mengejar menjadi AA, perlu waktu dan persiapan cukup matang, karena ada beberapa hal yang harus dipenuhi, tambah nya.
Kriteria yang harus dipenuhi tersebut antara lain adalah, seluruh ASN telah memiliki budaya kerja yang baik dan memiliki peran yang terukur dalam pembangunan.
Kemudian, pemerintah provinsi, harus mampu mengajak dan berperan dalam manajemen pemerintah baik terhadap dinas dan pemerintah daerah lainnya, untuk melakukan perencanaan secara terukur.
"Pada proses ini, peran gubernur sangat penting, peran gubernur juga harus benar-benar kuat, karena dia yang akan mengarahkan dan mengintegrasikan seluruh program menjadi tujuan bersama bagi seluruh instansi terkait," katanya.
Misalnya, untuk pembangunan pariwisata, pemimpin daerah harus mampu mengintegrasikan seluruh instansi dan pemerintah daerah untuk membangun sektor pariwisata, dengan program dan dana yang saling sinergi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih.
Libatkan Media
Teguh menambahkan, perencanaan pembangunan yang baik harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, untuk mengetahuinya pemerintah perlu melibatkan organisasi kemasyarakatan, termasuk media massa, yang berfungsi sebagai penyeimbang informasi dalam perencanaan pembangunan.
Serta guna efektifitas penerapan SAKIP memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, terutama kepala daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara aktif dengan memberikan reward dan punishment kepada perangkat daerah.
Salah satunya dengan mengajak media massa untuk membantu memberikan rapor kinerja kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan merilisnya di media massa, yang diharapkan akan efektif meningkatkan kinerja OPD.
Sehingga seluruh kegiatan bisa terlaksana secara terukur, rasional yang berorientasi pada efisiensi program dan sinkronisasi untuk memudahkan pengendalian, meningkatkan belanja publik, dan investasi pada program strategis.
