Martapura (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menargetkan Sistem Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bisa meraih nilai A dan meningkat dibanding tahun sebelumnya dengan nilai B.
"Langkah yang dilakukan Pemkab Banjar untuk mendongkrak nilai itu melalui penguatan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada 2025.
Baca juga: Pemkab Banjar dorong pejabat pengawas jadi motor pelayanan publik
"Penguatan implementasi SAKIP ini merupakan upaya mendorong agar nilai tersebut meningkat," ujar Asisten Administrasi Umum Setdakab Banjar Rakhmat Dhany usai membuka kegiatan tersebut di salah satu hotel di Banjarbaru, Selasa.
Menurut Rakhmat Dhany kegiatan yang diikuti berbagai pihak terkait untuk menyamakan persepsi antara anggota tim SAKIP kabupaten agar menggunakan standar yang sama saat melakukan penilaian.
Dia menyebutkan, ada empat komponen utama dalam penilaian SAKIP yang harus disiapkan mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi terhadap kegiatan.
Baca juga: FKP Banjar tampilkan ragam produk UMKM pada Preneur Fest 2025
"Empat komponen itu harus dipenuhi seperti perencanaan yang menjadi kewenangan Bappedalitbang yang menyusun renstra atau rencana pembangunan jangka menengah daerah," ungkapnya.
Dikatakan dia, capaian tim SAKIP tahun lalu mengalami penurunan skor sebesar 1,04 poin dan statusnya masih berada pada kategori B dan diambil langkah-langkah sehingga bisa naik ke kategori A.
Kepala Bagian Organisasi Setdakab Banjar Santi Nurlaela mengatakan penguatan SAKIP ditujukan khusus untuk tim kabupaten agar seluruh anggota tim memahami prinsip, mekanisme dan tujuan.
"Artinya, membangun kesamaan prinsip hingga tujuan SAKIP tercapai menyeluruh melalui kerja sama dan koordinasi solid dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja," tuturnya.
Kegiatan tersebut menghadirkan nara sumber seperti Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Wilayah II Kementerian PANRB Budi Prawira.
Budi menyampaikan berbagai penguatan yang bisa dilakukan untuk mendukung pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Banjar sehingga statusnya naik.
Baca juga: Pemkab Banjar pererat silaturahmi pejabat melalui sepakbola
