Pemkab Kotabaru, Kalimantan Selatan tinggal menunggu izin Kementerian Kehutanan terkait pelepasan kawasan cagar alam yang rencananya menjadi lokasi pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Laut dengan daratan Kalimantan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kotabaru H. Ansyar Noor, Senin menyatakan, Gubernur Rudy Ariffin sudah mendukung dan memberikan rekomendasi pelepasan kawasan dan rencana pembangunan jembatan.
"Kalau provinsi sudah mendukung dan memberikan rekomendasi tinggal pemerintah pusat saja menyikapi," katanya.
Dikatakan, perubahan status kawasan hutan yang diajukan Pemkab Kotabaru sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan dan Peruntukan Fungsi Kawasan Hutan.
Ansyar berharap Kemenhut segera memberikan dukungan karena pemerintah provinsi sudah mendukung.
Jika semuanya sudah setuju, lanjut Ansyar, maka pembangunan Jembatan Tanjung Ayun dengan daratan Kalimantan yang panjangnya sekitar 3,5 km dapat dilaksanakan 2011.
Presiden Direktur PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) Effenditios mengemukakan, T.Y.Lin International Engeneering Consulting (China) menyatakan perlu waktu 20 bulan untuk pembangunan jembatan Pulau Laut-Kalimantan.
"Jika di China jembatan sepanjang 3,5 km dengan konstruksi rata memerlukan waktu hanya 12 bulan tetapi karena di Indonesia diperlukan 20 bulan," jelasnya.
Estimasi waktu tersebut berdasarkan pertimbangan kondisi geografis, distribusi bahan matrial serta tenaga kerja dan tenaga ahli.
Effendi meminta Pemkab Kotabaru memilih salah satu dari empat lokasi alternatif yang ditawarkan menjadi lokasi jembatan diantaranya Tanjung Ayun-Tarjun.
Selain itu, dia meminta lokasi yang dipilih terbebas dari masalah kawasan hutan cagar alam atau hutan lindung.
Bupati Kotabaru H. Irhami Ridjani menegaskan, semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP) di Kotabaru dapat mendukung rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan Tanjung Ayun-Tarjun karena kesempatan itu tidak datang dua kali.
Menurut bupati, manfaat yang akan diperoleh masyarakat dan Pemkab Kotabaru dengan dibangunnya jembatan cukup besar.
"Kalau bisa lebih cepat dimulai pembangunan jembatan lebih baik," katanya.
Dia meminta T.Y.Lin International Engeneering Consulting dan Silo Group sebagai pelaksana dan penyandang dana pembangunan jembatan menambah desain di sekitar lokasi jembatan untuk tempat pariwisata, perhotelan, tempat ibadah serta kota satelit/perumahan (Mesra lingkungan).
"Kami berharap jembatan itu tidak hanya berfungsi untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lain, tetapi memiliki nilai keindahan yang dapat dijadikan salah satu obyek wisata," terangnya.
Sementara itu, pembangunan jembatan sepanjang 3,5 km yang akan menghabiskan dana sekitar Rp600-Rp800 miliar itu merupakan pemberian perusahan bijih besi Silo Group sebagai kompensasi atas izin membangun pabrik baja, penambangan bijih besi dan batu bara serta pembangkit listrik di Kotabaru.
Selain jembatan, Silo Group juga akan membangun bendungan dan sarana air bersih kapasitas satu juta meter kubik yang akan dihibahkan untuk masyarakat Kotabaru.*C*
Jembatan Kotabaru Tinggal Tunggu Kemenhut
Rabu, 1 Desember 2010 10:52 WIB
