Jakarta, (Antaranews Kalsel) - Bupati Barito Kuala, Kalimantan Selatan Hj Noormiliyani AS menerima hasil laporan evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah wilayah II dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur, di Nusa Dua Bali, Rabu (31/1) dengan penilaian tahun 2017 meraih predikat CC dengan nilai 55,73 .
"Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented govermnment) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan," ujar Bupati Batola Hj Noormiliyani AS.
Menurut dia, Kabupaten Batola untuk penilaian tahun 2017 meraih predikat CC dengan nilai 55,73, nilai tersebut mengalami kenaikan dari penilaian tahun sebelumnya yang berada diangka 50,02 pada tahun 2016.
Adapun yang dinilai itu, sebut dia, terdiri dari lima komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.
Noormiliyani mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas hasil yang telah dicapai Pemkab Batola karena setiap tahun mengalami kemajuan.
Bupati perempuan pertama di Kalsel itu juga menjelaskan, untuk kedepannya pihaknya menginginkan semakin solid pelayanan birokrasi dengan diikuti perbaikan kinerja.
"Kita akan berkolaborasi dalam segala hal, termasuk dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja,"tuturnya.
Ia juga menyampaikan keinginannya kalau perlu kita akan meminta pendampingan dari Instansi terkait, kalau perlu kita akan meminta pendampingan dari Inspektorat Provinsi atau Kementrian PAN dan RB,"pungkasnya.
Sementara itu, Menpan RB Asman Abnur dalam sambutannya mengatakan, ada dua hal yang perlu dipahami oleh setiap instansi pemerintah dalam mewujudkan SAKIP yang baik.
Pertama, terangnya, memastikan anggarannya hanya digunakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan.
Kedua, katanya lagi, memastikan penghematan anggaran hanya dialokasikan pada kegiatan-kegiatan yang tidak penting atau tidak mendukung kinerja instansi.
Sejalan dengan hal tersebut, bebernya, Presiden Jokowi juga terus menyuarakan kepada instansi pemerintah untuk menerapkan e-goverment, dalam membantu pelaksanaan tugas, menerapkan money follow program sebagai dasar penggunaan anggaran, menghentikan segala bentuk pemborosan serta memfokuskan pelaksanaan tugas pada pencapaian kinerja.
"Bukan pada penyusunan laporan pertanggungjawaban semata,"ujarnya.
Asman Abnur juga menyampaikan apresiasi kepada beberapa pemerintah kabupaten dan kota serta provinsi, yang telah mengimplementasikan e-budgeting di lingkungannya.
Dikatakan, e-budgeting merupakan langkah yang baik bagi pemerintah dalam mencegah munculnya program atau kegiatan "siluman" serta mencegah terjadinya penyimpangan.
Namun demikian, terangnya, e budgeting yang dilaksanakan saat ini belum seluruhnya didasarkan atau diintegrasikan dengan kinerja yang akan diwujudkan (outcome).
Sehingga, paparnya, belum mampu mencegah pemborosan dan belum dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
"Saya berharap e-budgeting diimplementasikan telah dan dapat diselaraskan dengan kinerja yang akan diwujudkan, e-performance based budgeting,"tutupnya.
